Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket DPR. Menurutnya, langkah politik anggota DPR itu bisa dijadikan cara mengungkap kecurangan pemilu 2024.
"Opsi-opsi untuk melakukan proses hukum, termasuk proses politik yang ada di DPR juga di daerah-daerah itu akan dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai pengusung Ganjar-Mahfud ini dalam rangka menjaga suara rakyat tersebut," kata Hasto di Jakarta, Senin (1/4).
Bahkan, Hasto mengeklaim, opsi mengusulkan hak angket juga akan disampaikan oleh Fraksi PDIP di DPRD provinsi. Sebab, menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa saja terjadi dan dilakukan para penjabat (Pj) kepala daerah.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
"Jadi berbagai bentuk abuse of power itu bisa terjadi secara bertingkat dan ini menjadi hak seluruh anggota legislatif untuk dapat menggunakan hak tersebut," ujar Hasto.
Kendati demikian, Hasto tidak menjawab kapan hak angket bisa digulirkan. Sejumlah fraksi partai politik juga belum menunjukkan sikapnya terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Pendapat berbeda sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (28/3). Menurut dia, tidak instruksi kepada fraksi PDIP di DPR terkait pengajuan hak angket.
Puan juga menyebutkan, belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR hingga saat ini. (Mal/Z-7)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved