Kekuatan Parpol Pendukung Pemerintah Masih Lemah dari Kekuatan Oposisi

PENGAMAT Politik Citra Institute, Efriza,menuturkan kekuatan partai-partai politik pendukung pemerintah sangat lemah dibandingkan kekuatan oposisi. Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai perlu memperkuat dukungan tambahan partai politik di parlemen. 

“Ini menunjukkan bahwa Prabowo jika terpilih harus memperkuat tambahan partai politik di parlemen sekitar satu atau dua partai politik untuk menguatkan partai pendukung pemerintah,” ujar Efriza kepada Media Indonesia, Rabu (27/3).

Diketahui, suara parpol pendukung pemerintah memiliki jumlah persentase hanya sekitar 43,18 persen, sementara sisanya berada di luar pendukung pemerintah.

Baca juga : Pengamat: PKS Bisa Oposisi atau Koalisi dengan Kritis

Maka, kata Efriza, dibutuhkan dukungan political support atau dukungan partai-partai politik untuk pemerintah.

“Dukungan ini untuk mengamankan proses pembuatan perundang-undangan di parlemen, juga untuk menjamin keputusan dan kebijakan pemerintah tidak diganggu oleh partai-partai yang berada di luar partai pendukung pemerintah,” ungkapnya.

“Melihat realitas ini maka yang jelas telah dilakukan oleh Prabowo adalah upaya mengajak Partai NasDem dan PKB untuk bergabung di pemerintahan. Sehingga memungkinkan akan menyisakan dua kekuatan saja yakni PKS dan PDIP saja,” tambahnya.

Baca juga : Ada Wacana Koalisi Besar Pemerintah, Mahfud MD: Tetap Ada Peluang Oposisi

Jika tidak berhasil membujuk kedua parpol tersebut, tentu kekhawatiran pemerintahan bergoyang di Senayan akan semakin nyata ancamannya.

“Hal ini yang telah disadari oleh Presiden Jokowi ketika mencoba mendekati PKB maupun yang dilakukan oleh Prabowo mendekati Partai NasDem. Presiden Jokowi punya keinginan untuk mengamankan posisi dirinya agar kebijakannya dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo ke depan,” tegasnya.

Idealnya, kata Efriza, Prabowo semestinya tidak perlu memperluas koalisi pendukungnya.

Baca juga : Konsolidasi Prabowo dan Megawati Lemahkan Kekuatan Penyeimbang di DPR

Namun, kekuatan partai politik di Indonesia tidak ada yang masuk dalam kategori partai besar dan atau memperoleh suara mayoritas mutlak.

“Makanya yang terjadi adalah delapan partai politik di Senayan adalah berkategori partai tengah,” ujarnya.

Efriza menuturkan, yang mesti dilakukan oleh Prabowo sama seperti yang dilakukan oleh SBY dan Jokowi dalam dua periode mereka memimpin, yakni memperbesar mitra koalisinya.

Dengan mengajak partai-partai politik di oposisi bergabung merupakan langkah masuk akal, ketimbang hanya berusaha merealisasikan janji politiknya dalam menjelaskan visi-misi dan program kerjanya.

“Sebab bagaimanapun jika pemerintah ke depan meyakini lebih baik mereka mendapatkan dukungan yang besar untuk mengamankan kebijakan dan keputusan maupun pembuatan proses perundang-undangan di parlemen,” tandasnya. (Z-8)