Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai bahwa wacana konsolidasi antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa melemahkan kekuatan penyeimbang di parlemen. PDIP sebagai partai pemenang kursi parlemen harusnya tetap konsisten berada di luar pemerintahan baru.
"Jika PDIP bergabung dalam pemerintahan, kekuatan penyeimbang di DPR menjadi lemah. Padahal perlu ada agar jalannya pemerintahan bisa dikontrol. Jika tidak ada kekuatan penyeimbang di DPR bisa berdampak pada melemahnya demokrasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (27/3).
Menurutnya, hingga saat ini hubungan Prabowo dan Megawati memang baik-baik saja. Lantas wacana konsolidasi tersebut bisa saja terjadi. Apalagi sebagian elite politik PDIP masih dekat dengan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran di pilpres 2024.
Baca juga : Prabowo Disarankan Minta Izin ke Megawati untuk Pinang Gibran jadi Cawapres
"Saya kira memang hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang saya ketahui tidak ada masalah yang cukup berarti. Jadi ada potensi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan. Apalagi mengingat sebagian elite PDIP tampaknya ada yang setuju untuk masuk pemerintahan," imbuhnya.
Meski demikian, Prof Lili berharap agar konsolidasi tersebut sebatas menjaga hubungan baik keduanya. Bukan untuk kerja sama politik dan bergabung dalam pemerintahan baru yang sudah didukung banyak partai politik.
"Wacana konsolidasi politik kalau dalam arti untuk menciptakan hubungan yang baik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, saya kira itu hal yang baik. Memang di antara elite politik, siapa pun itu, harus tetap menjaling hubungan yang harmonis satu sama lain, agar tidak terjadi hubungan yang konfliktual. Namun hubungan yang baik itu tidak lalu dimaknai harus bergabung atau masuk dalam koalisi pemerintahan. Tetap bersikap kritis dan melakukan kontrol dalam jlnnya pemerintahan," kata dia. (Z-2)
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Kedua tokoh tersebut bisa bertemu kapan dan di mana saja tanpa harus menentukan tempat untuk bertemu.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri enghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Senin (23/6).
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Ada pergeseran dominasi parpol pada tingkat provinsi dalam Pilkada 2024. Partai Gerindra mengalami lonjakan tajam dalam jumlah kepala daerah. PDIP dan Golkar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved