Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai bahwa wacana konsolidasi antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa melemahkan kekuatan penyeimbang di parlemen. PDIP sebagai partai pemenang kursi parlemen harusnya tetap konsisten berada di luar pemerintahan baru.
"Jika PDIP bergabung dalam pemerintahan, kekuatan penyeimbang di DPR menjadi lemah. Padahal perlu ada agar jalannya pemerintahan bisa dikontrol. Jika tidak ada kekuatan penyeimbang di DPR bisa berdampak pada melemahnya demokrasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (27/3).
Menurutnya, hingga saat ini hubungan Prabowo dan Megawati memang baik-baik saja. Lantas wacana konsolidasi tersebut bisa saja terjadi. Apalagi sebagian elite politik PDIP masih dekat dengan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran di pilpres 2024.
Baca juga : Prabowo Disarankan Minta Izin ke Megawati untuk Pinang Gibran jadi Cawapres
"Saya kira memang hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang saya ketahui tidak ada masalah yang cukup berarti. Jadi ada potensi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan. Apalagi mengingat sebagian elite PDIP tampaknya ada yang setuju untuk masuk pemerintahan," imbuhnya.
Meski demikian, Prof Lili berharap agar konsolidasi tersebut sebatas menjaga hubungan baik keduanya. Bukan untuk kerja sama politik dan bergabung dalam pemerintahan baru yang sudah didukung banyak partai politik.
"Wacana konsolidasi politik kalau dalam arti untuk menciptakan hubungan yang baik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, saya kira itu hal yang baik. Memang di antara elite politik, siapa pun itu, harus tetap menjaling hubungan yang harmonis satu sama lain, agar tidak terjadi hubungan yang konfliktual. Namun hubungan yang baik itu tidak lalu dimaknai harus bergabung atau masuk dalam koalisi pemerintahan. Tetap bersikap kritis dan melakukan kontrol dalam jlnnya pemerintahan," kata dia. (Z-2)
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved