Konsolidasi Prabowo dan Megawati Lemahkan Kekuatan Penyeimbang di DPR

PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai bahwa wacana konsolidasi antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa melemahkan kekuatan penyeimbang di parlemen. PDIP sebagai partai pemenang kursi parlemen harusnya tetap konsisten berada di luar pemerintahan baru.

"Jika PDIP bergabung dalam pemerintahan, kekuatan penyeimbang di DPR menjadi lemah. Padahal perlu ada agar jalannya pemerintahan bisa dikontrol. Jika tidak ada kekuatan penyeimbang di DPR bisa berdampak pada melemahnya demokrasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (27/3).

Menurutnya, hingga saat ini hubungan Prabowo dan Megawati memang baik-baik saja. Lantas wacana konsolidasi tersebut bisa saja terjadi. Apalagi sebagian elite politik PDIP masih dekat dengan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran di pilpres 2024.

Baca juga : Prabowo Disarankan Minta Izin ke Megawati untuk Pinang Gibran jadi Cawapres

"Saya kira memang hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang saya ketahui tidak ada masalah yang cukup berarti. Jadi ada potensi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan. Apalagi mengingat sebagian elite PDIP tampaknya ada yang setuju untuk masuk pemerintahan," imbuhnya.

Meski demikian, Prof Lili berharap agar konsolidasi tersebut sebatas menjaga hubungan baik keduanya. Bukan untuk kerja sama politik dan bergabung dalam pemerintahan baru yang sudah didukung banyak partai politik.

"Wacana konsolidasi politik kalau dalam arti untuk menciptakan hubungan yang baik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, saya kira itu hal yang baik. Memang di antara elite politik, siapa pun itu, harus tetap menjaling hubungan yang harmonis satu sama lain, agar tidak terjadi hubungan yang konfliktual. Namun hubungan yang baik itu tidak lalu dimaknai harus bergabung atau masuk dalam koalisi pemerintahan. Tetap bersikap kritis dan melakukan kontrol dalam jlnnya pemerintahan," kata dia. (Z-2)