Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALON wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yakin masih ada partai politik (parpol) yang akan mengambil posisi di luar pemerintahan atau oposisi. Hal itu menanggapi isu koalisi besar yang akan terbentuk di pemerintahan selanjutnya.
"Koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi, enggak membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (14/3).
Sebelumnya beredar kabar wacana banyak partai politik (parpol) yang akan bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Sejumlah partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai membahas pembentukan koalisi besar secara permanen yang nantinya akan melibatkan Presiden Joko Widodo.
Bagi Mahfud, wacana pembentukan koalisi besar tergantung dari pemerintahan baru. Menurut dia, baik atau tidaknya rencana membentuk koalisi besar tersebut dapat ditinjau dalam beberapa waktu ke depan.
"Nanti terserah lah ya pemerintah yang baru nanti. Tapi apakah itu bagus atau tidak, sambil diskusi menunggu perkembangannya," ujar Mahfud. (Z-6)
Kelima parpol yang berkoalisi yakni PKB, PKS, Demokrat, PAN, serta PDI Perjuangan
Dengan koalisi ini, kedua partai berupaya membangun Kota Tasikmalaya bersama-sama
Nota kesepahaman ditandatangai Ketua NasDem Kabupaten Bandung H Agus Yasmin dan Ketua DPD PKB Kabupaten Bandung HM Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna mengatakan DPP PKB memberikan mandat kepada dirinya untuk melakukan langkah dan ikhtiar menjelang pilkada 2024
. Kesepakatan ditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Saeful Bachri.
Untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, PKB Kabupaten Bandung terus melanjutkan silaturahmi ke partai yang duduk di parlemen dan partai non parlemen.
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved