Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI mengantisipasi aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) Rabu malam, 20 Maret 2024.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan asa 4.691 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk antisipasi aksi massa. Ribuan personel yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata itu yang akan mengantisipasi aksi massa.
"Dalam operasi Mantap Brata secara dinamika tahapan kegiatan pemilu termasuk juga dinamika potensi-potensi sudah diatur di sana tentu disiapkan melalui Polda Metro Jaya terkait," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.
Baca juga : KPU akan Umumkan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Usai Buka Puasa
Trunoyudo mengatakan 4.691 personel itu gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan stakeholder terkait. Baik itu TNI, dan pemerintah daerah (Pemda).
Namun, Trunoyudo mengatakan pengamanan dilakukan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Jenderal bintang satu ini pun menegaskan hingga saat ini situasi masih kondusif.
"Alhamdulillah ini berkat seluruh elemen masyarakat, bersama-sama bisa menjaga kondusifitas dan kemudian mempererat persatuan dan kesatuan," pungkas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
(Z-9)
KESELURUHAN rangkaian agenda pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 hampir usai.
KPU RI mengganti lima calon anggota DPR RI terpilih dari PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024
Hasil Mahkamah Partai, terbukti bahwa Tia melakukan pergeseran jumlah suara. Hal ini dilakukan supaya memperoleh suara tertinggi di daerah pemilihannya yaitu Banten I.
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.
Tindakan partai yang memecat atau mengganti caleg karena masalah di internal cenderung tidak transparan dan akuntabel.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved