Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLRI mengantisipasi aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) Rabu malam, 20 Maret 2024.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan asa 4.691 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk antisipasi aksi massa. Ribuan personel yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata itu yang akan mengantisipasi aksi massa.
"Dalam operasi Mantap Brata secara dinamika tahapan kegiatan pemilu termasuk juga dinamika potensi-potensi sudah diatur di sana tentu disiapkan melalui Polda Metro Jaya terkait," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.
Baca juga : KPU akan Umumkan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Usai Buka Puasa
Trunoyudo mengatakan 4.691 personel itu gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan stakeholder terkait. Baik itu TNI, dan pemerintah daerah (Pemda).
Namun, Trunoyudo mengatakan pengamanan dilakukan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Jenderal bintang satu ini pun menegaskan hingga saat ini situasi masih kondusif.
"Alhamdulillah ini berkat seluruh elemen masyarakat, bersama-sama bisa menjaga kondusifitas dan kemudian mempererat persatuan dan kesatuan," pungkas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
(Z-9)
Titi Anggraini menuding Koalisi Indonesia Maju (KIM) ikut berpotensi melahirkan banyak calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
KPU RI akan mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024 hari ini. Untuk mengantisipasi keramaian, Polisi melakukan sterilisasi jalan depan kantor KPU RI.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka menargetkan hal itu tercapai sore ini, setelah jam berbuka puasa.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Fadil Imran menyatakan situasi dan kondisi jelang pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024
MK didorong untuk dapat bekerja secara progresif dalam menangani gugatan hasil pemilu. Jangan terpaku pada urusan prosedur.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved