Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
POLRI mengantisipasi aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) Rabu malam, 20 Maret 2024.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan asa 4.691 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk antisipasi aksi massa. Ribuan personel yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata itu yang akan mengantisipasi aksi massa.
"Dalam operasi Mantap Brata secara dinamika tahapan kegiatan pemilu termasuk juga dinamika potensi-potensi sudah diatur di sana tentu disiapkan melalui Polda Metro Jaya terkait," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.
Baca juga : KPU akan Umumkan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Usai Buka Puasa
Trunoyudo mengatakan 4.691 personel itu gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan stakeholder terkait. Baik itu TNI, dan pemerintah daerah (Pemda).
Namun, Trunoyudo mengatakan pengamanan dilakukan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Jenderal bintang satu ini pun menegaskan hingga saat ini situasi masih kondusif.
"Alhamdulillah ini berkat seluruh elemen masyarakat, bersama-sama bisa menjaga kondusifitas dan kemudian mempererat persatuan dan kesatuan," pungkas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
(Z-9)
KESELURUHAN rangkaian agenda pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 hampir usai.
KPU RI mengganti lima calon anggota DPR RI terpilih dari PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024
Hasil Mahkamah Partai, terbukti bahwa Tia melakukan pergeseran jumlah suara. Hal ini dilakukan supaya memperoleh suara tertinggi di daerah pemilihannya yaitu Banten I.
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.
Tindakan partai yang memecat atau mengganti caleg karena masalah di internal cenderung tidak transparan dan akuntabel.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved