KPU akan Umumkan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Usai Buka Puasa

Sistem Pemilu Setengah Hati

KESELURUHAN rangkaian agenda pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 hampir usai.

DKPP Persilakan Caleg Terpilih dari PKB dan PDIP yang Diganti untuk Lapor

KPU RI mengganti lima calon anggota DPR RI terpilih dari PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024

PDIP: Tia Rahmania Dipecat Karena Terbukti Geser Suara

Hasil Mahkamah Partai, terbukti bahwa Tia melakukan pergeseran jumlah suara. Hal ini dilakukan supaya memperoleh suara tertinggi di daerah pemilihannya yaitu Banten I.

Kader PKS Diminta Jangan Menjadikan Kecurangan Alasan Tidak Capai Target

PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%

Dicoret sebagai Caleg Terpilih, Sespri Ketum dan Saudara Sekjen PBNU Gugat Muhaimin

Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.

Pergantian Caleg Terpilih Cederai Kedaulatan Rakyat

Tindakan partai yang memecat atau mengganti caleg karena masalah di internal cenderung tidak transparan dan akuntabel.

CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.

Indonesia Belum Siap Terapkan e-Voting

WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.

Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa

Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa. 

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia