Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ummi Wahyuni menjelaskan terdapat 140.457 tempat pemungutan suara yang melayani 35 juta pemilih di Jawa Barat. Hal itu dinilai sebagai salah satu faktor pihaknya lamban menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat provinsi sebelum dibawa ke tingkat nasional hari ini di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (19/3).
"Pertama, kami mohon maaf kami dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Kami harus menyampaikan Jawa Barat ialah provinsi terbesar dalam jumlah DPT (daftar pemilih tetap) dan jumlah TPS (tempat pemungutan suara)," terangnya.
Jawa Barat menjadi provinsi terakhir di Pulau Jawa yang suaranya direkapitulasi di tingkat nasional. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyoroti perbedaan proses rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Jawa Barat pada Pemilu 2024 dibanding Pemilu 2024.
Baca juga : Pemantau Pemilu Curiga Pie Chart Sirekap Dihapus, Ada Apa?
Pada Pemilu 2019, suara dari Jawa Barat direkapitulasi secara nasional 12 hari sebelum penetapan. "Kalau sekarang kan masuk tanggal 19 (Maret) berarti kan sehari sebelum hari penetapan (pada 20 Maret)," kata Hasyim.
Menurut Ummi, jumlah TPS yang didirikan untuk edisi Pemilu 2024 juga lebih banyak, yakni 140.457 TPS, dibanding Pemilu 2019 yang hanya 138 ribu. Ia juga mengatakan, rekapitulasi yang dilakukan KPU Jawa Barat sempat ditunda lantaran harus menghadapi sidang cepat atas putusan Bawaslu.
"Namun kami memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota sudah bekerja secara sungguh-sungguh siang dan malam melaksanakan Pemilu 2024," tandasnya. (Z-2)
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved