Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ummi Wahyuni menjelaskan terdapat 140.457 tempat pemungutan suara yang melayani 35 juta pemilih di Jawa Barat. Hal itu dinilai sebagai salah satu faktor pihaknya lamban menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat provinsi sebelum dibawa ke tingkat nasional hari ini di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (19/3).
"Pertama, kami mohon maaf kami dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Kami harus menyampaikan Jawa Barat ialah provinsi terbesar dalam jumlah DPT (daftar pemilih tetap) dan jumlah TPS (tempat pemungutan suara)," terangnya.
Jawa Barat menjadi provinsi terakhir di Pulau Jawa yang suaranya direkapitulasi di tingkat nasional. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyoroti perbedaan proses rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Jawa Barat pada Pemilu 2024 dibanding Pemilu 2024.
Baca juga : Pemantau Pemilu Curiga Pie Chart Sirekap Dihapus, Ada Apa?
Pada Pemilu 2019, suara dari Jawa Barat direkapitulasi secara nasional 12 hari sebelum penetapan. "Kalau sekarang kan masuk tanggal 19 (Maret) berarti kan sehari sebelum hari penetapan (pada 20 Maret)," kata Hasyim.
Menurut Ummi, jumlah TPS yang didirikan untuk edisi Pemilu 2024 juga lebih banyak, yakni 140.457 TPS, dibanding Pemilu 2019 yang hanya 138 ribu. Ia juga mengatakan, rekapitulasi yang dilakukan KPU Jawa Barat sempat ditunda lantaran harus menghadapi sidang cepat atas putusan Bawaslu.
"Namun kami memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota sudah bekerja secara sungguh-sungguh siang dan malam melaksanakan Pemilu 2024," tandasnya. (Z-2)
Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, yang dalam sambutannya menyampaikan motivasi dan apresiasi kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota.
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved