Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah menjaga muruah demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) tidak hanya soal menang dan kalah.
"Politik bukan sekadar elektoral tapi membangun peradaban," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, (18/3).
Hasto mengatakan politik seyogianya membangun kehidupan bangsa. Kemudian bergerak berdasarkan kehendak rakyat dan bertanggung jawab pada masa depan Indonesia.
Baca juga : Hasto Sebut Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU Sengaja Manipulasi Hasil Pemilu
"Butuh kesadaran elite bahwa politik memerlukan karakter yang baik," papar dia.
Hasto menyinggung tindakan pemerintah yang dianggap tak kunjung mendengarkan aspirasi publik. Padahal, suara masyarakat ibarat obor yang berusaha mewujudkan kebenaran dalam politik.
"Kesadaran itu harus dibangun dan menyertai penggunaan proses politik, hukum, dan civil society untuk menyelamatkan demokrasi," ujar dia. (Z-8)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Masifnya pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Masih banyak tugas Jokowi yang lebih urgen dari sekadar membagikan bansos.
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga nahdlatul ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres
MANUVER Presiden Joko Widodo yang semakin vulgar menunjukkan keberpihakan pada kubu 02 Prabowo-Gibran merupakan respons kepanikan terhadap stagnasi elektoral kubu 02.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) yakin pemilih yang belum membuat keputusan atau undecided voters akan menjatuhkan pilihan ke capres dan cawapres
KEHADIRAN Menteri BUMN Erick Thohir memberi dampak elektoral besar dan potensial mengisi posisi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Erick Thohir menjadi figur cawapres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved