Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah menjaga muruah demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) tidak hanya soal menang dan kalah.
"Politik bukan sekadar elektoral tapi membangun peradaban," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, (18/3).
Hasto mengatakan politik seyogianya membangun kehidupan bangsa. Kemudian bergerak berdasarkan kehendak rakyat dan bertanggung jawab pada masa depan Indonesia.
Baca juga : Hasto Sebut Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU Sengaja Manipulasi Hasil Pemilu
"Butuh kesadaran elite bahwa politik memerlukan karakter yang baik," papar dia.
Hasto menyinggung tindakan pemerintah yang dianggap tak kunjung mendengarkan aspirasi publik. Padahal, suara masyarakat ibarat obor yang berusaha mewujudkan kebenaran dalam politik.
"Kesadaran itu harus dibangun dan menyertai penggunaan proses politik, hukum, dan civil society untuk menyelamatkan demokrasi," ujar dia. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Masifnya pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Masih banyak tugas Jokowi yang lebih urgen dari sekadar membagikan bansos.
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga nahdlatul ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres
MANUVER Presiden Joko Widodo yang semakin vulgar menunjukkan keberpihakan pada kubu 02 Prabowo-Gibran merupakan respons kepanikan terhadap stagnasi elektoral kubu 02.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) yakin pemilih yang belum membuat keputusan atau undecided voters akan menjatuhkan pilihan ke capres dan cawapres
KEHADIRAN Menteri BUMN Erick Thohir memberi dampak elektoral besar dan potensial mengisi posisi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Erick Thohir menjadi figur cawapres
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved