Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah menjaga muruah demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) tidak hanya soal menang dan kalah.
"Politik bukan sekadar elektoral tapi membangun peradaban," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, (18/3).
Hasto mengatakan politik seyogianya membangun kehidupan bangsa. Kemudian bergerak berdasarkan kehendak rakyat dan bertanggung jawab pada masa depan Indonesia.
Baca juga : Hasto Sebut Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU Sengaja Manipulasi Hasil Pemilu
"Butuh kesadaran elite bahwa politik memerlukan karakter yang baik," papar dia.
Hasto menyinggung tindakan pemerintah yang dianggap tak kunjung mendengarkan aspirasi publik. Padahal, suara masyarakat ibarat obor yang berusaha mewujudkan kebenaran dalam politik.
"Kesadaran itu harus dibangun dan menyertai penggunaan proses politik, hukum, dan civil society untuk menyelamatkan demokrasi," ujar dia. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Masifnya pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Masih banyak tugas Jokowi yang lebih urgen dari sekadar membagikan bansos.
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga nahdlatul ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres
MANUVER Presiden Joko Widodo yang semakin vulgar menunjukkan keberpihakan pada kubu 02 Prabowo-Gibran merupakan respons kepanikan terhadap stagnasi elektoral kubu 02.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) yakin pemilih yang belum membuat keputusan atau undecided voters akan menjatuhkan pilihan ke capres dan cawapres
KEHADIRAN Menteri BUMN Erick Thohir memberi dampak elektoral besar dan potensial mengisi posisi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Erick Thohir menjadi figur cawapres
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved