Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga Nahdlatul Ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres yang akan mereka pilih.
Hotman berpendapat sikap otonom dari warga NU di Jawa Timur cenderung tidak nampak karena adanya tekanan dan penetrasi yang cukup kuat dari berbagai pihak yang membuat warga tidak berani menyampaikan pendapat.
“Saya kira otonomi warga NU masih cukup berarti di dalam mengambil keputusan,” kata Hotman dalam webinar ‘Preferensi Warga NU dan Dinamika Elektoral di Jawa Timur’, Kamis (1/2).
Baca juga : Cak Imin akan Perbesar Peluang Anies untuk Memenangi Suara NU
Meski telah terbaca dan gestur dari para tokoh dan ulama NU yang menunjukkan dukungan ke salah satu paslon, Hotman berharap warga NU tetap mengedepankan pilihan berdasarkan hati nurani.
Sekjen PBNU sekaligus Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf dalam kesempatan yang sama juga menuturkan pengaruh kiai dan ulama dalam mendukung salah satu paslon di ajang pilpres 2024 besar. Namun, umumnya kiai dan ulama itu tidak semua memiliki preferensi yang sama.
“Memang umumnya kiai dan ulama tidak semuanya sama. Tetapi yang diikuti itu yang menjadi pendapat mayoritas kiai atau ulama,” kata dia.
Baca juga : Munculnya Cak Imin Dorong Perebutan Cawapres Berlatar NU
Diketahui, dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2024, warga Jawa Timur sebanyak 53, 3 persen memilih Prabowo Subianto sebagai presiden. Elektabilitas Prabowo naik tajam dari bulan Desember 2023 yang masih berkisar di angka 42,8 persen.
Sementara itu, sebanyak 15,2 persen warga Jawa Timur memilih Anies Baswedan dan 18,1 persen memilih Ganjar Pranowo.
Baca juga : Anies-Cak Imin, Peneliti Senior BRIN: Upaya Rebut Massa NU
Peneliti Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan pengaruh ‘Jokowi effect’ di Jawa Timur memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kenaikan elektabilitas Prabowo. Disebutkan Burhanuddin, Jawa Timur memang menjadi lokasi pemenangan Jokowi pada pilpres 2019 silam.
“Ternyata setelah masyarakat tahu bahwa Presiden Joko Widodo cenderung mendukung 02, pendukungnya 03 berkurang. Menurut survei itu ternyata setelah ada Jokowi effect, pendukung 03 pindah ke 02. Untuk 01 relatif stagnan,” jelas Burhanuddin.
Meski begitu, Burhanuddin mengatakan hasil survei yang mengatakan warga Jawa Timur yang tidak begitu terpengaruh dengan adanya Jokowi effect juga banyak. Hasilnya setara dengan yang memilih untuk mengikuti dukungan Jokowi.
Baca juga : Sulit Memprediksi Suara Nahdliyin dalam Pilpres 2024
“Ada yang mengatakan mereka tahu pilihan Jokowi, lalu mereka ikut. Tetapi ada juga yang mengatakan mereka tahu pilihan Jokowi, namun pilihan yang akan mereka coblos berbeda dengan Jokowi. Responden yang menjawab berbeda sekitar 20,8 persen,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved