Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DEKLARASI pasangan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diprediksi akan mendorong poros koalisi pengusung Prabowo Subianto dan poros Ganjar Pranowo mengambil langkah serupa.
"PDIP sendiri punya catatan panjang terkait hubungan mereka dengan NU, bisa saja Cawapres Ganjar akan diambil dari tokoh NU untuk meredam laju elektoral Anies-Muhaimin," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah di Jakarta, Selasa (5/9).
Basis massa NU sangat besar dan menjadi incaran dari masa ke masa. Tidak terkecuali, jelang Pemilu 2024, dimana baru koalisi Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Berani mendeklarasikan cawapres NU mereka.
Baca juga: Jemput Kemenangan Anies-Cak Imin, NasDem Harap PKB Memobilisasi Warga Nahdliyin
"NU tetap akan jadi perebutan karena basis massa yang mayoritas, terlebih secara politik hanya PKB yang dianggap sebagai partai nahdliyin dan anak politik NU, PPP saja tidak mendapat anggapan itu, itulah sebab munculnya Anies-Muhaimin menjadi momentum kewaspadaan bagi Prabowo juga Ganjar," Jelas Dedi.
Sementara itu poros Prabowo dinilai makin terjebak dengan persona Presiden Joko Widodo. Sejauh ini Prabowo merasa tergantung dengan nuansa dukungan Jokowi.
Baca juga: Kunjungi NasDem, Partai Masyumi Siap Menangkan Anies-Cak Imin
"Ini beresiko karena mereka tidak memiliki persiapan jika sokongan Jokowi ternyata tidak cukup kuat," tutur Dedi. (RO/Z-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved