Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan dilanjutkan hari ini Jumat, 15 Maret 2024. Dia berharap pembahasan tahap 1 RUU itu dapat rampung hari ini.
"Pembahasan akan dilaksanakan hari ini, mudah-mudahan saja selesai pada tingkat satu nya, mudah-mudahan selesai hari ini," kata Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.
Tito kembali menegaskan posisi pemerintah menolak aturan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung presiden dalam RUU DKJ. Pemerintah ingin gubernur dan wakil gubernur dipilih lewat pemilihan kepala daerah (pilkada).
Baca juga : Mendagri Berharap Pembahasan RUU DKJ Segera Diselesaikan
"Kemudian sudah banyak isu yang sudah disepakati dibahas. Jadi nanti kita ikuti saja, yang jelas posisi pemerintah adalah gubernur dan wakil gubernur DKI tetap seperti sekarang dipilih," ujar mantan Kapolri itu.
Kemudian, Tito menjelaskan soal kawasan aglomerasi. Menurutnya, Jakarta perlu dilakukan harmonisasi dan evaluasi.
"Jakarta ini adalah suatu keniscayaan, sudah menjadi satu, tidak memiliki batas alam dengan wilayah sekitarnya. Sehingga, banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam," jelas Tito.
Baca juga : Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul Fitri
Dalam konteks kawasan aglomerasi, Tito menyebut telah disepakati perihal pengembalian Dewan Aglomerasi. Adapun Dewan Aglomerasi bakal ditunjuk presiden dengan ketentuan penunjukannya diatur melalui Keputusan Presiden.
"Singkat saja isinya, pasalnya, Dewan Aglomerasi akan ditunjuk oleh presiden dengan keputusan Perpres, udah singkat gitu saja. Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden," pungkasnya.
(Z-9)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved