Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan wacana Presiden Joko Widodo memimpin koalisi partai politik pengusung calon presiden Prabowo Subianto masih sebatas dinamika. Ia mengatakan proses pemilu 2024 belum selesai. Masih banyak hal yang akan terjadi hingga nantinya presiden terpilih dilantik.
"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi ya tidak apa-apa. Itu dinamika saja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3) sore.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, wacana Presiden Jokowi memimpin koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusulkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca juga : Airlangga: Jokowi bakal Punya Peran dalam Pemerintahan Mendatang
Budi Arie mengatakan presiden masih melihat perkembangan yang terjadi karena seluruh pihak masih menunggu pengumuman hasil resmi Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tunggu saja, lihat perkembangan. Ini kan masih jalan. Pengumuman KPU 20 Maret 2024. Pak Prabowo saja masih menunggu. Kita masih menunggu keputusan resmi KPU," tuturnya.
Menurutnya, masih terlalu cepat untuk melakukan hal tersebut. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan ke depan.
"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama loh. Masih banyak yang kita kerjakan," cetusnya.
Adapun, parpol pendukung Prabowo-Gibran adalah Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan PSI. Namun PSI tidak punya kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (Z-11)
SELAIN Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan amnesti pada dua orang warga binaan pemasyarakatan ( WBP) Lapas Kelas II B Wonogiri yang merupakan napi narkoba
ABOLISI yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dianggap merupakan pengakuan pemerintah atas proses hukum yang terbilang cacat.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved