Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Ratusan massa aksi yang menamakan diri mereka Perempuan Indonesia berkumpul di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (8/4). Mereka menutut Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadili karena secara jelas merusak demokrasi.
Aksi demonstrasi itu diawali dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semula, mereka akan menuju Istana Kepresidenan, namun Polda Metro Jaya melakukan antisipasi dengan menutup Jalan Medan Merdeka Barat.
Massa kemudian diarahkan berunjuk rasa di depan kawasan Monas. Dari atas mobil, seorang perempuan mempertanyakan alasan polisi menghalangi massa menuju Istana.
Baca juga : Spanduk Raksasa Nawa Bencana Jokowi Terpampang di Aksi Gejayan Kembali Memanggil Yogyakarta
"Ancamannya ada di Istana yang melenggangkan dinasiti politiknya," ujar seorang orator.
Ia menegakskan ratusan perempuan yang menggelar aksi ini ingin mengekpresikan diri, menyuarakan keresahan yang telah lama dirasakan di era kepimpinan Presiden Jokowi.
"Perempuan-perempuan disni mau mengekspresikan diri, karena terlalu lama dimiskinkan, terlalu lama digusur," ucapnya. (Z-11)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved