NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Ratusan Perempuan Meminta Jokowi Diadili karena Rusak Demokrasi

Kautsar Widya Prabowo

08/3/2024 10:37

Ratusan Perempuan Meminta Jokowi Diadili karena Rusak Demokrasi — Perempuan Indonesia berkumpul di Monas menuntuk Presiden Jokowi diadili karena merusak demokrasi.(Medcom)

Ratusan massa aksi yang menamakan diri mereka Perempuan Indonesia berkumpul di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (8/4). Mereka menutut Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadili karena secara jelas merusak demokrasi.

Aksi demonstrasi itu diawali dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semula, mereka akan menuju Istana Kepresidenan, namun Polda Metro Jaya melakukan antisipasi dengan menutup Jalan Medan Merdeka Barat.

Massa kemudian diarahkan berunjuk rasa di depan kawasan Monas. Dari atas mobil, seorang perempuan mempertanyakan alasan polisi menghalangi massa menuju Istana.

Baca juga : Spanduk Raksasa Nawa Bencana Jokowi Terpampang di Aksi Gejayan Kembali Memanggil Yogyakarta

"Ancamannya ada di Istana yang melenggangkan dinasiti politiknya," ujar seorang orator.

Ia menegakskan ratusan perempuan yang menggelar aksi ini ingin mengekpresikan diri, menyuarakan keresahan yang telah lama dirasakan di era kepimpinan Presiden Jokowi.

"Perempuan-perempuan disni mau mengekspresikan diri, karena terlalu lama dimiskinkan, terlalu lama digusur," ucapnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika

Berita Lainnya

Sidang Gugatan Ijazah Jokowi: Wartawan dan Akademisi Ungkap Kejanggalan di Lapangan
20/1/2026 17:34
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Pakar Hukum Soroti Keanehan Arsip Ijazah Jokowi di UGM dan KPU Solo
19/11/2025 18:35
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
Prabowo Minta Dikritik, Pengamat: Ingin Beda dari Jokowi
17/8/2025 20:48
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian
09/7/2025 17:12
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan
27/3/2025 13:52
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global
27/1/2025 15:42
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Jaksa Tuntut 10 Bulan Penjara terhadap 21 Terdakwa Kerusuhan Demo Agustus 2025
14/1/2026 18:41
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
KUHP Baru Digugat ke MK, Pasal Demonstrasi tanpa Pemberitahuan Dinilai Rawan Kriminalisasi
12/1/2026 18:59
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pendukung Manchester United Berencana Gelar Demonstasi Besar-Besaran
09/1/2026 06:07
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana
05/1/2026 17:20
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Buruh Demo Tolak UMP 2026 Hari Ini, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas
29/12/2025 11:16
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
Ajak Buruh Duduk Bersama Soal UMP 2026, Rano Karno : Kita Buka Ruang Dialog
28/12/2025 15:11
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.

LOAD MORE

Opini

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia
21/1/2026 17:15
Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia
21/1/2026 05:10
Harapan Baru Eliminasi Korupsi
21/1/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved