Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Gerius One Yoman menjalani sidang tuntutan hari ini, 4 Maret 2024. Jaksa meminta hakim memberikan vonis tujuh tahun penjara kepadanya.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Gerius) dengan pidana penjara selama tujuh tahun,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2024.
Hukuman itu dinilai pantas karena jaksa menilai Gerius terbukti menerima suap atas pengerjaan proyek di Papua. Perkara ini juga menyeret mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca juga : KPK Tegaskan Kasus Lukas Enembe Belum Final
Jaksa juga meminta hakim memberikan vonis pidana denda sebesar Rp350 juta untuk Gerius. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau diganti dengan kurungan penjara empat bulan.
Dalam kasus ini, jaksa juga meminta Gerius membayar uang pengganti Rp4.595.507.228. Hakim diharap memberikan restu kepada penuntut umum untuk mengambil harta benda eks kepala dinas PUPR itu jika tidak dibayarkan dalam waktu sebulan.
“Dalam hal terdakwa (Gerius) tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” ucap jaksa.
Baca juga : KPK Bakal Banding Vonis Lukas Enembe
Hukuman itu dinilai pantas untuk Gerius. Pertimbangan memberatkan dalam kasus ini yakni tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Lalu, dia juga dinilai berbelit dalam persidangan.
Sementara itu, pertimbangan meringankannya yakni belum pernah dihukum. Lalu, dia juga memiliki tanggungan keluarga.
(Z-9)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved