Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menegaskan hak angket DPR bisa menjadi salah satu jalan untuk menguak kecurangan sekaligus evaluasi tahapan Pemilu 2024. Dia menyebut masih menunggu arahan pimpinan untuk membahas secara detail mengenai poin-poin usulan hak angket di fraksi.
Menurutnya, pembahasan mengenai poin-poin usulan hak angket bisa saja dibahas setelah masa sidang DPR dibuka, Selasa (5/3). Dia mendorong agar hak angket bisa jadi jalan untuk perbaikan kualitas pemilu.
"Nunggu instruksi pimpinan. Pada intinya saya berharap hak angket bisa meningkatkan kualitas pemilu. Dugaan-dugaan kecurangan bisa dibuktikan melalui forum konstitusional yaitu hak angket," kata Aminurokhman saat dihubungi, Senin (4/3).
Baca juga : Syahganda: Ketua Umum NasDem Harus Pimpin Gerakan Hak Angket DPR
Anggota DPR Fraksi NasDem Irma Suryani juga mengaku belum ada pembahasan di internal fraksi soal hak angket. Irma menjadi satu dari 30 anggota DPR RI yang didorong oleh koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan hak angket
"Belum (ada pembahasan internal fraksi). Kami masih menunggu PDI Perjuangan, karena kan mereka yang menginisiasi," kata Irma.
(Z-9)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved