Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mempertanyakan dasar hukum pemerintah memulai simulasi makan siang gratis. Makan siang gratis sejatinya program capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa. Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum bukan?" kata Anies di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024.
Anies mengatakan pemerintah memfasilitasi program pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hal yang baik. Namun, saat ini pemenang Pilpres 2024 belum diumumkan tetapi program salah satu pasangan capres dan cawapres sudah dirapatkan bahkan disimulasikan.
Baca juga : Istana Bantah Bahas Program Makan Siang Gratis
"Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor (misalnya) xyz tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan (misalnya) abcd menjadi pemenang, nah itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan lalu apa dasarnya?" ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut mempertanyakan simulasi tersebut bagian dari melangkahi sistem yang sudah ada. Anies juga mengingat ketika ia terpilih sebagai gubernur dan melakukan transisi pemerintahan.
Menurut Anies, dia tidak dapat berdiskusi dengan gubernur sebelumnya untuk melakukan transisi pekerjaan sebagai gubernur. Namun, proses itu pun dilakukan usai dia ditetapkan resmi sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh KPU.
Baca juga : Indef: Dana Jumbo Makan Siang Gratis Lebih Baik Dialihkan untuk Hal Produktif
"Saya pernah ngalamin terpilih jadi gubernur, lalu gubernur yang sebelumnya tidak membuka diri untuk berdialog untuk berdiskusi sehingga transisi berjalan dengan baik. Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi. Tapi kapan proses transisi dimulai, setelah ada ketetapan yang memiliki kekuatan hukum dari KPU baru itu dimulai," jelas Anies.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar simulasi makan siang gratis yang merupakan program andalan Prabowo-Gibran. Simulasi tersebut berlokasi di SMP Negeri 2 Curug Tangerang dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan dari simulasi ini, menu yang disediakan oleh pihak sekolah terbilang cukup beragam dan memenuhi nilai gizi yang dibutuhkan para siswa.
"Menunya cocok, kalori gizinya cukup masuk, dan anak-anak senang," kata dia di lokasi, Kamis, 29 Februari 2024. (Z-7)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Seusai pemeriksaan, Roy menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberi perhatian serius terhadap perkara ijazah jokowi
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri. Rapat yang digelar di Hambalang secara tertutup itu membahas kawasan hutan hingga tambang ilegal.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah sebagai Presiden pertama yang membacakan teks Proklamasi pada upacara 17 Agustus
Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved