Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mempertanyakan dasar hukum pemerintah memulai simulasi makan siang gratis. Makan siang gratis sejatinya program capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa. Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum bukan?" kata Anies di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024.
Anies mengatakan pemerintah memfasilitasi program pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hal yang baik. Namun, saat ini pemenang Pilpres 2024 belum diumumkan tetapi program salah satu pasangan capres dan cawapres sudah dirapatkan bahkan disimulasikan.
Baca juga : Istana Bantah Bahas Program Makan Siang Gratis
"Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor (misalnya) xyz tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan (misalnya) abcd menjadi pemenang, nah itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan lalu apa dasarnya?" ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut mempertanyakan simulasi tersebut bagian dari melangkahi sistem yang sudah ada. Anies juga mengingat ketika ia terpilih sebagai gubernur dan melakukan transisi pemerintahan.
Menurut Anies, dia tidak dapat berdiskusi dengan gubernur sebelumnya untuk melakukan transisi pekerjaan sebagai gubernur. Namun, proses itu pun dilakukan usai dia ditetapkan resmi sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh KPU.
Baca juga : Indef: Dana Jumbo Makan Siang Gratis Lebih Baik Dialihkan untuk Hal Produktif
"Saya pernah ngalamin terpilih jadi gubernur, lalu gubernur yang sebelumnya tidak membuka diri untuk berdialog untuk berdiskusi sehingga transisi berjalan dengan baik. Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi. Tapi kapan proses transisi dimulai, setelah ada ketetapan yang memiliki kekuatan hukum dari KPU baru itu dimulai," jelas Anies.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar simulasi makan siang gratis yang merupakan program andalan Prabowo-Gibran. Simulasi tersebut berlokasi di SMP Negeri 2 Curug Tangerang dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan dari simulasi ini, menu yang disediakan oleh pihak sekolah terbilang cukup beragam dan memenuhi nilai gizi yang dibutuhkan para siswa.
"Menunya cocok, kalori gizinya cukup masuk, dan anak-anak senang," kata dia di lokasi, Kamis, 29 Februari 2024. (Z-7)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved