Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan punya peran dalam pemerintahan mendatang.
"Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu," ujar Airlangga seusai hadir dalam rapat tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2).
Saat ditanya soal tudingan bahwa Presiden Jokowi kerap melakukan cawe-cawe mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga mengatakan semua pihak masih menunggu hasil pemilihan presiden 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga : Airlangga Yakin DPR akan Berpihak ke Jokowi
"Kita tunggu keputusan KPU," ucap Airlangga.
Salah satu dugaan pemerintah terlibat cawe-cawe yakni turut dibahasnya program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo-Gibran. Sejumlah menteri mengaku ada pembahasan mengenai program prioritas presiden terpilih dalam rapat paripurna mengenai kebijakan fiskal 2025. Meskipun makan siang gratis tidak dibahas detail.
"Itu kan namanya envelope. Amplop. Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi dalamnya apa itu," tutur Airlangga.
Baca juga : Soal Makan Siang Gratis, Airlangga Sebut Anggarannya Rp15 Ribu per Anak
Saat ditanya apakah program capres-cawapres lain turut dibahas, Airlangga tidak secara jelas menjawab.
"Kan nggak pakai anggaran," tukasnya.
(Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved