Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan mayoritas fraksi di parlemen merupakan partai pendukung pemerintah. Hal itu ia sampaikan merespons wacana pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Airlangga menambahkan koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertambah setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang mendukung Presiden Jokowi dan (wakil presiden) Maruf kan mayoritas (Di DPR). ditambah Pak AHY dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).
Baca juga : Alokasikan Anggaran 5% ke Bansos Menyusahkan
Ia meminta partai politik lain realistis. Sebab menurutnya potensi kemenangan salah satu pasangan calon tertentu cukup tinggi.
"Kita harus liat apa yang ingin dicapai, tapi kita kan harus realisitis. Pemilu ini kan landslinde kemenangan tinggi. Kedua, parpol kan juga menerima hasil pemilu legislatif, " imbuhnya.
Partai Golkar, yang merupakan partai koalisi pendukung Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak ikut mendukung hak angket.
Baca juga : Interpelasi Jadi Rujukan Awal untuk Pemakzulan Jokowi
"Kalau Golkar nggak mendukung, nggak tahu kalau yang lain," tukasnya.
Usulan hak angket tidak hanya muncul dari partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD PDI Perjuangan. Usulan itu disambut baik oleh Koalisi pengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. (Z-8)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved