Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLITISI Golkar Ridwan Kamil dan Partai NasDem Ahmad Sahroni menjadi viral di sosial media beberapa waktu belakangan. Kedua politisi tersebut muncul karena diisukan menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 nanti.
Bukan hanya RK dan Sahroni, nama Ahmad Zaki Iskandar yang satu partai dengan RK juga berencana menjadi orang nomor satu di Jakarta.
Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farhan menilai meskipun baru 3 nama dari dua partai politik yang sudah muncul ke publik, Pilkada 2024 sangat bergantung hasil Pilpres dan Pileg.
Baca juga : Soal Baliho, RK dan Sahroni Kompak 'Menyala Abangku'
"3 besar parpol yang punya kursi teratas paling engga ada PDI, PKS dan Gerindra kemudian disusul Golkar. Empat partai itulah yang kemungkinan menjadi poros utamanya. Saya kira prediksinya tetap ya sekitar 3 pasang calon yang akan bertarung nanti," ujarnya kepada awak media, Senin (26/2).
Tidak hanya itu, Yusak juga mengatakan pertarungan di Pilgub DKI akan kompetitif. Hal itu tergantung siapa saja lawan dari nama-nama bacagub yang sekarang tengah ramai di masyarakat.
"Khusus DKI jakarta ya tergantung nanti lawannya siapa, kalau lawannya dapat yang seimbang katakanlah pak Anies maju lagi ataupun misalnya PDIP mengusung bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali ya," jelasnya.
Baca juga : Angka Partisipasi Pemilu 2019 di DKI Meningkat dari Pilkada 2017
Dirinya juga mengomentari dua kader partai Golkar yang sudah menampakkan diri di publik sebagai bacagub DKI 2024. Ia mengatakan, meskipun popularitas RK lebih besar diatas Zaki, namun Ahmad Zaki yang saat ini menjadi ketua DPD Golkar Jakarta memiliki kendali struktur kepartaian.
"Tapi pada akhirnya partai Golkar saya kira tidak bisa mengabaikan faktor popularitas dan faktor elektabilitas," jelasnya.
"Jadi medan pertempuran elektoralnya lebih ditentukan oleh sejauh mana citra kandidat itu bisa menarik pemilih, bukan mesin struktur partai partai pendukungnya," pungkasnya. (Z-8)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved