Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ASOSIASI Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mempertanyakan komitmen pemerintah Joko Widodo dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meroket.
Harga beras, misalnya, saat ini naik hingga 20% dari kisaran Rp14 ribu per kg menjadi sekitar Rp18 ribu per kg, sekaligus menjadi yang tinggi selama satu dekade pemerintahan Jokowi.
Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi saat ini, yang naik hingga Rp32 ribu per kg. Padahal biasanya harga telur ayam di bawah Rp25 ribu per kg. Bahkan harga cabai sempat menembus angka Rp100 ribu per kg.
Baca juga : Presiden Jokowi Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rogojampi Banyuwangi
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai, kondisi itu justru kian diperparah dengan wacana kenaikan tarif listrik per 1 Maret 2024. Hal itu membuat masyarakat menjerit lantaran pemerintah dianggap tak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah Joko Widodo untuk segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan tidak menaikkan tarif listrik. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit, yang tentunya juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat," kata Mirah seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (26/2).
Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil, tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Mirah mengatakan, banyak dari mereka masih bekerja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya sangat terdampak.
"Kami mengingatkan Pemerintah Joko Widodo di ujung masa tugas sebagai Presiden RI agar fokus, serius, dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya. (Z-6)
Serikat Pekerja menuntut agar kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip kedaulatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
SATGAS Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI menerima kedatangan Serikat Pekerja dan Pensiunan PT Pos Indonesia.
Delegasi Konferensi Perburuhan Internasional akan membahas berbagai isu yang memiliki signifikansi jangka panjang bagi dunia kerja.
Rencana pemerintah menghapus sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan skema tunggal Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) kembali menuai kritik
Ketua Forum Jaminan Sosial Pekerja dan Buruh Jusuf Rizal menyebut pihaknya menolak gagasan KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan.
HARI Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diperingati dengan doa bersama, Rabu (30/4).
Jangan panik! Daftar lengkap barang penting di rumah yang wajib ada. Hemat waktu & uang, rumah selalu siap! Cek sekarang!
stok barang kebutuhan cukup banyak dan dapat memenuhi kebutuhan warga di daerah ini hingga beberapa bulan ke depan
Pemerintah terus mengidentifikasi kebutuhan utama warga terdampak banjir di wilayah Jabodetabek. Fokus utama saat ini mencakup penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Inflasi adalah fenomena ekonomi yang sering kali menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang langsung terhadap kehidupan sehari-hari,
Kekeringan tersebut telah membuat pemilik penggilingan padi sulit mendapatkan gabah kering pungut (GKP) dan gabah kering giling (GKG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved