Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KUALITAS beras premium yang dijual di tingkat pedagang di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat banyak dioplos dengan kualitas beras lainnya. Kenaikan harga beras tersebut, masih tetap dijual seharga Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram membuat para pembeli mengeluhkan dengan harga mahal.
Risma, 36, warga Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya mengatakan, harga kebutuhan beras di setiap pedagang masih mahal dan belum ada perubahan dan untuk sekarang ini harganya malah berbeda-beda terjadi di pasar Pancasila dijual Rp16.500, Rp17 dan Rp18 ribu per kg, pasar Cikurubuk Rp16 ribu, Rp17 ribu. Namun, beras yang dijual tidak sesuai dengan kualitas seperti beras medium sebelumnya Rp11.800 per kg.
"Untuk harga beras medium biasanya selalu dijual di pasaran tapi sekarang kualitasnya tak ada malah menjadi beras premium dan harga yang mereka jual semula Rp13 ribu naik Rp 16 ribu menjadi Rp 17 ribu per kg. Akan tetapi, kualitasnya banyak dioplos dengan beras yang lain karena rasanya berbeda," katanya, Selasa (20/2).
Baca juga : Harga Beras belum Terkendali
Ia mengatakan, harga beras di pasaran selama ini memang berbagai macam jenis beras yang dijual tidak ada seharga Rp13 ribu dan Rp15 ribu per kg. Karena, semua beras telah berubah dengan kualitas premium dijual seharga Rp16 ribu, Rp17 ribu hingga Rp18 ribu. Kenaikan tersebut, membuat masyarakat mengeluhkan karena beras murah yang disediakan bulog setiap kios tidak sesuai kualitas.
"Kami sudah pernah memasak beras kemasan 5 kg seharga Rp54.500 tidak kuat lama dalam waktu semalam, karena beras yang dimasak itu selalu timbul air dan bau apek seperti nasi basi. Akan tetapi, masyarakat memang ingin beras kualitas premium bagus tapi murah jika harga murah dan kualitas buruk buat apa?," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Apep Yosa Firmansyah, harga beras memang di pasaran merangkak naik termasuk di berbagai daerah tapi dengan kenaikan itu tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendistribusikan 1 ton beras dalam program beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) ke Pasar Cikurubuk termasuk ke pasar modern.
Baca juga : Pemerintah bakal Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Pasar dan Ritel Modern
"Harga beras di pasaran memang merangkak naik dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Tasikmalaya mendistribusikan beras di 16 kios pedagang pasar Cikurubuk dan pasar modern jumlahnya 1 ton dari Bulog Ciamis. Namun, menyediakan harga beras medium sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kg tapi memang kualitas beras sekarang ini berbeda karena kebutuhan gabah di tingkat petani mahal dan sulit dicari," tandasnya. (AD/Z-7)
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
langkah yang dilakukan sekarang masih belum memperbaikinya lantaran dari ribuan ruang kelas rusak masih menunggu kebijakan.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
KEPOLISIAN Daerah Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat
Kejagung terus menyelidiki dugaan korupsi terkait penyimpangan standar mutu dan takaran beras. Hari ini, Kejagung memanggil 6 perusahaan.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebulan terakhir Polda Kepri telah melakukan serangkaian operasi ke pasar-pasar tradisional, swalayan, hingga gudang distributor untuk memantau peredaran sembako, terutama beras
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved