Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN relawan Anies-Muhaimin (AMIN) bakal menggelar unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menuntut keadilan terhadap hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
"Kita akan mengepung KPU dalam kapasitas pemilu curang harus dihentikan," ujar koordinator pelaksana acara kumpul 1.000 relawan AMIN, Isra Sanaky, di Markas Pemenangan, di Jalan Diponegoro X, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2024.
Isra mengatakan pihaknya telah memiliki sejumlah bukti terjadinya pelanggaran pemilu. Bukti ini akan dibawa saat melakukan aksi damai di depan KPU.
Baca juga : GIAD Sebut Penyelenggara Pemilu Melindungi Kejahatan Pemilu
"Beberapa pelanggaran akan kita bawa juga sebagai bukti nyata betapa bahaya, betapa sadisnya, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," jelasnya.
Namun, ia enggan membeberkan kapan aksi digelar. Ia masih berkoordinasi dengan jaringan relawan lainnya.
"Kami ingin menyatukan kekuatan ketua umum relawan AMIN untuk pastikan lagi dengan komponen masyarakat Indonesia turun," pungkasnya. (Z-7)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved