Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai usulan untuk mendesain ulang pemilu serentak perlu ditindaklanjuti agar tidak memunculkan persoalan berulang seperti kembali jatuhnya korban penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lapangan.
Menurutnya, pemilu lima kotak, yakni pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, dalam satu hari berdampak pada kelebihan beban kerja petugas Pemilu.
"Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam dengan catatan tanpa jeda," kata Aminurokhman saat dihubungi, Senin (19/2).
Baca juga : Sejumlah KPPS Dilaporkan Sakit dan Meninggal, Desain Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi
Anggota Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen petugas KPPS mulai dari standarisasi umur dan kesehatan agar tidak terulang jatuhnya korban. Kendati demikian, pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari perlu ditinjau ulang.
"Perlu kita tinjau kembali bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi dari Undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh," kata dia.
Dia menekankan, peninjauan secara menyeluruh juga sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang sejak awal proses berjalan hingga pelaksanaan pemungutan suara mengalami persoalan.
Baca juga : Kuota 30% Pimpinan KPU-Bawaslu Harus Dipenuhi
"Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal proses pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan juga perlu dievaluasi," jelasnya.
Data dari Kementerian Kesehatan menyebut terhitung sejak 10 Februari hingga 17 Februari 2024 ada 57 petugas pemilu meninggal dunia. Mereka yang meninggal mulai petugas KPPS hingga anggota Bawaslu. Penyebab kematian tertinggi ialah penyakit jantung sebanyak 13 orang. (Z-4)
Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada 2024.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, mengakui perhelatan Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
DPR mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.
Salah urus sumber daya alam oleh kepala daerah dapat memicu bencana ekologis, sosial, dan ekonomi.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved