Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak berbincang terkait kecurangan pemilu saat bertemu calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).
"Enggak ada pembahasan, kalau tadi acara kita cuma hadir saja di acara pengukuhan, praktis belum ada obrolan apa-apa (soal) kecurangan," kata Anies di Kampus UI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta, Sabtu (17/2).
Di sisi lain, Anies juga menekankan pentingnya melakukan pengumpulan data untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu. Data dan fakta yang dikantongi dapat memperkuat dugaan kecurangan.
Baca juga : Sejumlah Rekaman Video Dugaan Kecurangan Input Hasil Pemilu di Instagram
"Gini semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta, yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa," ujar Anies.
Anies dan Mahfud hadir di acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Tiga guru besar yang dikukuhkan yaitu, Prof. Dr. dr. Amiliana M. Soesanto, Sp.JP(K), Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K), dan Prof. Dr. dr. Andri Lubis, Sp.OT(K).
Baca juga : Viral Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran di TPS Bukittinggi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved