Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak berbincang terkait kecurangan pemilu saat bertemu calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).
"Enggak ada pembahasan, kalau tadi acara kita cuma hadir saja di acara pengukuhan, praktis belum ada obrolan apa-apa (soal) kecurangan," kata Anies di Kampus UI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta, Sabtu (17/2).
Di sisi lain, Anies juga menekankan pentingnya melakukan pengumpulan data untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu. Data dan fakta yang dikantongi dapat memperkuat dugaan kecurangan.
Baca juga : Sejumlah Rekaman Video Dugaan Kecurangan Input Hasil Pemilu di Instagram
"Gini semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta, yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa," ujar Anies.
Anies dan Mahfud hadir di acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Tiga guru besar yang dikukuhkan yaitu, Prof. Dr. dr. Amiliana M. Soesanto, Sp.JP(K), Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K), dan Prof. Dr. dr. Andri Lubis, Sp.OT(K).
Baca juga : Viral Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran di TPS Bukittinggi
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved