Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PARTAI NasDem terus memonitor penghitungan suara Pemilu 2024. Termasuk, mencatat aneka pelanggaran pemilu.
“(Penyusunan catatan pelanggaran) lagi dipersiapkan,” kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (15/2).
Sahroni menjelaskan NasDem memiliki sistem e-saksi untuk mengawal penghitungan suara. Data itu dibandingkan dengan penghitungan versi KawalPemilu dan laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga : Surya Paloh Sebut Quick Count Bukan Hasil Akhir
“(Temuan sejauh ini) beda-beda. Karena hitungan KPU ada yang katanya salah input,” papar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Sahroni sangsi soal klaim kesalahan input. Sebab, jumlah penghitungan yang salah di situs KPU tidak hanya satu atau dua.
“Ini banyak sekali bahkan ada yang (menggelembung) hampir 300 persen. Misalnya 148 tapi ditulisnya 448,” ujar dia.
Baca juga : KPU : Status Bacaleg Johnny G Plate Gugur Jika Sudah Ada Keputusan Inkracht
Sahroni curiga data yang dilihat publik di berbagai media masih hasil yang belum akurat. Sehingga pihaknya masih terus mengompilasi berbagai keanehan dan pelanggaran.
“Pak Surya Paloh tetap menunggu hasil KPU,” tegas dia. (Medcom/Z-6)
Baca juga : Surya Paloh soal Hitung Cepat: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved