Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem terus memonitor penghitungan suara Pemilu 2024. Termasuk, mencatat aneka pelanggaran pemilu.
“(Penyusunan catatan pelanggaran) lagi dipersiapkan,” kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (15/2).
Sahroni menjelaskan NasDem memiliki sistem e-saksi untuk mengawal penghitungan suara. Data itu dibandingkan dengan penghitungan versi KawalPemilu dan laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga : Surya Paloh Sebut Quick Count Bukan Hasil Akhir
“(Temuan sejauh ini) beda-beda. Karena hitungan KPU ada yang katanya salah input,” papar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Sahroni sangsi soal klaim kesalahan input. Sebab, jumlah penghitungan yang salah di situs KPU tidak hanya satu atau dua.
“Ini banyak sekali bahkan ada yang (menggelembung) hampir 300 persen. Misalnya 148 tapi ditulisnya 448,” ujar dia.
Baca juga : KPU : Status Bacaleg Johnny G Plate Gugur Jika Sudah Ada Keputusan Inkracht
Sahroni curiga data yang dilihat publik di berbagai media masih hasil yang belum akurat. Sehingga pihaknya masih terus mengompilasi berbagai keanehan dan pelanggaran.
“Pak Surya Paloh tetap menunggu hasil KPU,” tegas dia. (Medcom/Z-6)
Baca juga : Surya Paloh soal Hitung Cepat: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved