Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berharap proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara jujur, adil dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meminta seluruh masyarakat terus mengawal proses penghitungan sampai akhir sehingga tidak ada hasil yang dimanipulasi pihak-pihak tertentu.
“Kita harus pastikan bahwa suara rakyat tetap murni dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini, kita berharap KPU bekerja dengan baik, profesional dan transparan,” ujar Jeirry melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Desakan terhadap KPU untuk bekerja secara benar bukan tanpa alasan. Selama ini, ada begitu banyak kritik terkait kinerja KPU yang kurang baik, kurang profesional dan tidak transparan.
Baca juga : Masyarakat Hindu Dorong Penyelenggara Pemilu Bekerja Profesional
Jika dalam proses rekapitulasi nanti masih muncul persoalan, Jeirry menyebut hal itu bisa menimbulkan masalah baru yang mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, terutama pilpres.
Jeirry juga meminta agar euforia kemenangan yang dilakukan pasangan calon tertentu dan juga para pendukungnya untuk dikurangi. Menurutnya, itu bisa memicu kericuhan atau bentrok dengan pendukung lain.
“Kita tetap kedepankan perdamaian dan persatuan. Jangan sampai merusak proses yang baik yang sudah kita lakukan pada hari pemungutan suara ini,” tegasnya.
Baca juga : Cak Imin: Jangan belum Apa-apa sudah Klaim Kemenangan dan Sujud Syukur
Adapun Jeirry menuturkan ada delapan partai politik yang akan masuk parlemen. Di pihak pendukung Paslon nomor 2, kemungkinan ada empat partai yang akan masuk parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat.
Kemudian, di pihak pendukung Paslon nomor 1 dan 3, akan ada 4 partai yang masuk parlemen, yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB & PKS.
“Kita berharap partai-partai pendukung Paslon 1 dan 2 mengambil sikap sebagai oposisi di parlemen. Ini penting untuk menjaga agar ada cek and balance legislatif untuk mengontrol jalannya Pemerintah eksekutif,” tandasnya. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved