Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berharap proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara jujur, adil dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meminta seluruh masyarakat terus mengawal proses penghitungan sampai akhir sehingga tidak ada hasil yang dimanipulasi pihak-pihak tertentu.
“Kita harus pastikan bahwa suara rakyat tetap murni dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini, kita berharap KPU bekerja dengan baik, profesional dan transparan,” ujar Jeirry melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Desakan terhadap KPU untuk bekerja secara benar bukan tanpa alasan. Selama ini, ada begitu banyak kritik terkait kinerja KPU yang kurang baik, kurang profesional dan tidak transparan.
Baca juga : Masyarakat Hindu Dorong Penyelenggara Pemilu Bekerja Profesional
Jika dalam proses rekapitulasi nanti masih muncul persoalan, Jeirry menyebut hal itu bisa menimbulkan masalah baru yang mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, terutama pilpres.
Jeirry juga meminta agar euforia kemenangan yang dilakukan pasangan calon tertentu dan juga para pendukungnya untuk dikurangi. Menurutnya, itu bisa memicu kericuhan atau bentrok dengan pendukung lain.
“Kita tetap kedepankan perdamaian dan persatuan. Jangan sampai merusak proses yang baik yang sudah kita lakukan pada hari pemungutan suara ini,” tegasnya.
Baca juga : Cak Imin: Jangan belum Apa-apa sudah Klaim Kemenangan dan Sujud Syukur
Adapun Jeirry menuturkan ada delapan partai politik yang akan masuk parlemen. Di pihak pendukung Paslon nomor 2, kemungkinan ada empat partai yang akan masuk parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat.
Kemudian, di pihak pendukung Paslon nomor 1 dan 3, akan ada 4 partai yang masuk parlemen, yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB & PKS.
“Kita berharap partai-partai pendukung Paslon 1 dan 2 mengambil sikap sebagai oposisi di parlemen. Ini penting untuk menjaga agar ada cek and balance legislatif untuk mengontrol jalannya Pemerintah eksekutif,” tandasnya. (Z-11)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved