Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, jika ada lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang terendam banjir dan tidak kunjung surut hingga pukul 13.00, petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) bisa menunda pemungutan suara dan melakukannya secara susulan.
"Sekiranya melewati batas jam 13.00 atau tidak memungkinkan dilaksanakan pemungutan suara pada hari ini, bisa dilakukan pemungutan suara susulan," kata Idham, Rabu (14/2).
Penundaan itu dilakukan lewat usulan panitia pemilihan kecamatan (PPK) kepada KPU kabupaten/kota. Nantinya, KPU kabupaten/kota akan membuatkan surat keputusan dalam rangka pemungutan suara susulan.
Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU
Dalam kesempatan yang sama, Idham meningatkan petugas KPPS untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada pemilih. Jika di TPS masih banyak antrean sampai pukul 13.00, petugas KPPS harus tetap mempersilakan masyarakat yang sudah mengantre untuk memberikan hak suara.
"Prinsipnya pemilih di TPS semua terlayani dalam menggunakan hak pilih. Jadi tidak masalah pemungutan suara dilakukan melewati jam 13.00, untuk pemilih yang sudah berada di TPS, ya," tandasnya. (Z-11)
Baca juga : Haedar Nashir Ajak Semua Pihak Menghormati Pilihan Rakyat
PASANGAN suami istri yang merupakan pemudik dari Bogor, Jawa Barat, mengalami insiden memilukan. Keduanya terbawa hanyut arus deras di saluran drainase Cianjur.
Dalam tinjauannya, Menteri PU Dody Hanggodo menyambangi embung di Desa Padakaton guna melihat langsung titik pemicu luapan air.
DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan memastikan pompa pengendali banjir siaga
Hujan dengan intensitas cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di daerah itu mengakibatkan banjir dan merendam ratusan rumah.
Demi keamanan, warga kini bekerja dengan perlengkapan pelindung dan memastikan aliran energi tetap padam hingga kondisi benar-benar kering.
Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi para penyintas. Harga yang sangat terjangkau membuat kios ini menjadi primadona bagi warga yang sedang merintis kembali hidupnya.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved