Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama keluarga, Rabu (14/2), menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024 di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Bantul.
Haedar sangat mengapresiasi dan menghargai para petugas TPS di seluruh Indonesia dan mancanegara bersama perangkatnya, khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah menjalankan tugas dengan baik dan tertib.
Ia berharap, pelaksanaan pemungutan suara sesuai konstitusi. Ini adalah suara rakyat yang tulus datang ke TPS dan yakin masyarakat memilih dengan hati dan pilihan yang rasional.
Baca juga : Jelang Pelaksanaan Pemilu, Panwas TPS Lakukan Doa Bersama
"Maka diharapkan proses penghitungan sampai tuntas nanti dapat berjalan baik sesuai dengan aturan dan tidak ada kekeliruan dan kesalahan dan sesuai dengan azas luber jurdil bermartabat dan beretika luhur serta menjaga prinsip aturan dan konstitusi," ungkap Haedar dalam siaran pers.
Haedar berharap semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, satria, sikap kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.
"Bilamana ada persengketaan Pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja, atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," kata Haedar.
Baca juga : PTMA Serukan Kawal Pemilu
KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta seluruh institusi yang memproses hal-hal yang bersifat sengketa Pemilu, pesan dia, dapat diselesaikan dengan aturan yang berlaku.
"Penyelesaiannya pun harus akuntabel, terbuka, sehingga nanti hasilnya memuaskan semua pihak, karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," imbuh Haedar.
Haedar juga berpesan kepada pemenang Pemilu nantinya tetap legowo dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jumawa, jangan merasa adigang adigung adiguna, tetap rendah hati. Karena, di balik kemenangan, ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.
Baca juga : Metode Pemungutan Suara lewat Pos di Hong Kong Rawan Kecurangan
"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," tegas Haedar.
Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legowo, karena kontestasi sudah berlangsung, dan tidak mengurangi penghidmatan dalam membangun bangsa dan negara bersama- sama.
Terakhir, Haedar berpesan untuk menjaga persatuan, jika ada retak di tubuh bangsa ini karena Pemilu, ada rekonsiliasi. Kuncinya di para tokoh dan elite yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.
Baca juga : Ditanya Dugaan Kecurangan dan Kisruh Pemilu Luar Negeri, Jokowi: Laporkan ke Bawaslu
"Masyarakat, dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pasca-Pemilu, karena terlalu mahal harganya karena Pemilu menjadi retak antaranak bangsa," tutup Haedar. (Z-1)
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, syariat lahiriyah dalam momentum Idul Adha ialah menyembelih hewan kurban.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyebut momentum milad sebagai langkah memperkuat totalitas pemuda negarawan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan tersebut didasari oleh hasil hisab hakiki wujudul hilal
Sebentar lagi umat muslim akan merayakan Idul Fitri. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan poin penting tentang kegembiraan dalam beragama.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Ekonomi, 26-27 Februari 2025, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved