Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meyakini Election Visit Program (EVP) 2024 akan menjadi fondasi yang kuat untuk sinergi antara penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung demokrasi di Tanah Air.
“Kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, dan DPR RI dalam penyelenggaraan acara ini saya yakini akan menjadi fondasi kuat untuk sinergi lembaga-lembaga penting dalam mendukung demokrasi di tanah air,” kata Indra dalam sambutannya saat Gala Dinner EVP 2024 di Gedung Kerta Sabha, Bali, Senin (12/2/2024).
Ia menjelaskan, dipilihnya Bali sebagai tempat observasi pemilu 2024 karena Bali dianggap melambangkan kekayaan warisan budaya Indonesia dan semangat persatuan yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi. Sebelumnya, pada pemilu tahun 2019, EVP dilakukan di Jakarta.
Baca juga : DPR Dampingi Parlemen Negara Sahabat Pantau Proses Pemilu di Indonesia
“Dalam konteks ekonomi dan pariwisata, kita tak bisa mengabaikan tantangan yang mungkin timbul. Tetapi kami optimistis bahwa dengan situasi aman dan nyaman di Bali, kunjungan wisatawan tetap akan meningkat. Tantangan kita hadapi bersama dengan tetap menjaga situasi aman dan mendukung kemajuan ekonomi serta pariwisata di Bali,” terangnya.
Diakhir, Indra berharap dengan diselenggarakannya EVP 2024 dapat mempererat kerjasama multibilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.
“Mari kita jadikan acara ini sebagai tonggak positif dalam membangun demokrasi yang kuat, inklusif, serta mendukung kemajuan ekonomi dan pariwisata di Bali,” pungkasnya.
Baca juga : Ketua DPR: Kesepakatan AIPA, Parlemen Negara Sahabat Turut Pantau Pemilu
Untuk diketahui, EVP ini akan diikuti oleh wakil-wakil dari 18 parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional yang memiliki komitmen serupa dengan Indonesia dalam mewujudkan demokrasi melalui pemilu.
Hal ini sejalan dengan hasil kesepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan Pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer Pemilu.
Para observer ini nantinya akan meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. (RO/S-4)
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved