Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kalsel di Banjarmasin, Senin (12/2). Mahasiswa menuntut netralitas ASN, penyelenggara pemilu dan aparat TNI-Polri dalam pemilu.
Mahasiswa di Kalsel merasa resah dengan maraknya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang belakangan ini terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Termasuk pelanggaran etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Kita menuntut netralitas ASN, aparat dan penyelenggara pemilu. Kita juga mendesak Bawaslu Kalsel dapat bekerja profesional untuk menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan," tegas Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Syamsu Rizal.
Baca juga : Jokowi Tegaskan soal Netralitas Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024
Salah satu kasus netralitas ASN yang menjadi sorotan para mahasiswa adalah Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Muhammadun yang telah mendapat rekomendasi sanksi disiplin dari Komisi ASN, namun hingga kini belum dilaksanakan. Serta dugaan pelanggaran etik para caleg peserta pemilu.
Selain itu BEM se Kalsel juga mendesak agar jabatan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor segera diisi pelaksana tugas (Plt) untuk menghindari pelanggaran menjelang Pilkada Gubernur akhir 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan bahwa pihaknya tidak diam melihat dugaan pelanggaran yang terjadi.
Baca juga : Wapres Ingatkan ASN hingga TNI Netral pada Pemilu 2024
"Kita telah melakukan upaya baik pencegahan maupun penindakan,” ujarnya.
Untuk kasus pelanggaran netralitas ASN yang menjerat Kepala Disdik Kalsel pihaknya telah merekomendasikan tindak lanjut dan kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian. (DY/Z-7)
Baca juga : Harus Ada Sanksi Berat untuk Aparat dan Birokrat yang tidak Netral
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala BAIS TNI. Simak latar belakang, karier, pendidikan, dan perannya dalam intelijen strategis militer Indonesia.
TNI menegaskan komitmen penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pelaku terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
Profesor Kadri mengingatkan publik agar memisahkan tindakan oknum dengan institusi TNI dalam kasus Andrie Yunus. Transparansi Puspom TNI dinilai kunci menjaga kepercayaan masyarakat
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved