Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kalsel di Banjarmasin, Senin (12/2). Mahasiswa menuntut netralitas ASN, penyelenggara pemilu dan aparat TNI-Polri dalam pemilu.
Mahasiswa di Kalsel merasa resah dengan maraknya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang belakangan ini terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Termasuk pelanggaran etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Kita menuntut netralitas ASN, aparat dan penyelenggara pemilu. Kita juga mendesak Bawaslu Kalsel dapat bekerja profesional untuk menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan," tegas Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Syamsu Rizal.
Baca juga : Jokowi Tegaskan soal Netralitas Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024
Salah satu kasus netralitas ASN yang menjadi sorotan para mahasiswa adalah Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Muhammadun yang telah mendapat rekomendasi sanksi disiplin dari Komisi ASN, namun hingga kini belum dilaksanakan. Serta dugaan pelanggaran etik para caleg peserta pemilu.
Selain itu BEM se Kalsel juga mendesak agar jabatan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor segera diisi pelaksana tugas (Plt) untuk menghindari pelanggaran menjelang Pilkada Gubernur akhir 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan bahwa pihaknya tidak diam melihat dugaan pelanggaran yang terjadi.
Baca juga : Wapres Ingatkan ASN hingga TNI Netral pada Pemilu 2024
"Kita telah melakukan upaya baik pencegahan maupun penindakan,” ujarnya.
Untuk kasus pelanggaran netralitas ASN yang menjerat Kepala Disdik Kalsel pihaknya telah merekomendasikan tindak lanjut dan kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian. (DY/Z-7)
Baca juga : Harus Ada Sanksi Berat untuk Aparat dan Birokrat yang tidak Netral
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved