Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMILIHAN umum (pemilu) harus menjadi bagian proses meningkatkan pengamalan persatuan dan kesatuan antaranak bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata di masa datang.
"Jadikan informasi yang diperoleh selama masa kampanye sebagai salah satu acuan untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin nasional dalam proses bernegara yang mampu mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah konstitusi kita," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/2).
Pada Pemilu 2024, masa kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye berakhir, pemilu memasuki masa tenang selama tiga hari pada 11-13 Februari 2024 dan pada 14 Februari 2024 dijadwalkan pemungutan suara di tanah air.
Baca juga : Surya Paloh Ingatkan Persatuan Bangsa lebih Penting dari Pemilu
Menurut Lestari, setelah masa kampanye berakhir sejumlah alasan dan pertimbangan yang diperlukan masyarakat untuk menentukan kepada siapakah aspirasi akan dititipkan, seharusnya semakin jelas.
Rerie sapaan akrab Lestari berharap masyarakat benar-benar menggunakan rasionalitasnya dalam menetukan calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya.
Masyarakat, jelas Rerie, yang legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, diharapkan mampu mengedapankan semangat persatuan dan kebangsaan dalam menyikapi berlangsungnya proses kontestasi dalan Pemilu 2024.
Baca juga : Ketum NasDem Surya Paloh Gelar Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Maluku
Di sisi lain, tambah dia, para penyelenggara pemilu dan pemerintah juga harus mampu menjalankan tugasnya dengan mengedepankan antara lain prinsip-prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel dan berkepastian hukum.
Sehingga, ujar Rerie, para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang kita miliki kelak dipastikan hasil dari proses pemilu yang bersih dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap proses Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai, serta menghasilkan para pemimpin yang mampu menjawab berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi saat ini dan di masa datang nanti. (RO/Z-6)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved