Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KUASA hukum Irman Gusman, Arifuddin, mengirimkan surat tentang kesimpulan tambahan teradu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI. Mereka meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam surat Nomor : 2/AFD/II/2024, kuasa hukum Irman menambahkan kesimpulan: //Bahwa oleh karena para Teradu telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan diberi sanksi berupa peringatan keras dalam perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023, dan apabila dalam perkara – Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, para Teradu kembali terbukti melanggar kode etik, para Teradu layak diberi sanksi berupa “Pemberhentian Tetap”.
Arifuddin menjelaskan KPU telah berulang kali melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Terakhir kali, lanjut Arifuddin, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku Teradu I , dalam perkara penerimaan Gibran sebagai cawapres. Sedang anggota KPU lain dijatuhkan sanksi Peringatan Keras.
Baca juga : Putusan DKPP Bisa Digunakan Bawaslu untuk Batalkan Pencalonan Gibran
Dari pelanggaran-pelanggaran kode etik ini, kata Arifuddin, seharusnya sanksinya diakumulasikan. Artinya, ketika Ketua KPU melakukan pelanggaran kode etik lagi setelah sanksi Peringatan Keras Terakhir maka harus dijatuhkan sanksi pemberhentian.
“Jadi bukan dianggap sebagai pelanggaran kode etik baru di perkara yang lain,” ungkap Arifuddin. Sehingga kalau dalam kasus yang diadukan Irman Gusman terbukti ada pelanggaran kode etik maka KPU harus diberhentikan. Bukan dianggap sebagai perkara baru sehingga DKPP hanya memberi sanksi Peringatan Keras lagi.
Arifuddin mengingatkan jika dianggap perkara baru, maka DKPP terlalu banyak memberikan KPU mengulang-ulang lagi kesalahannya. Padahal dalam Pemilu 2024 dibutuhkan kepercayaan publik atas penyelenggara pemilu.
Baca juga : Berperkara di DKPP, Komisioner KPU Terancam Dipecat
“DKPP harus berani dan tegas dalam menyikapi pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU,” ungkapnya.(Z-8)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Akan tetapi, bila diukur dengan indikator jumlah kabupaten/kota maka yang paling banyak terdapat pengaduan adalah Papua Pegunungan.
Edward dijatuhi hukuman karena dianggap melanggar kode etik dengan tidak mendistribusikan kotak suara serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 secara tepat waktu
KETUA Komisi Pelihan Umum (KPU) Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Sophia Marlinda Djami, diberhentikan dari jabatannya karena melanggar kode etik.
HENTIKAN pelaporan kasus dugaan pemalsuan dokumen dukungan bapaslon Bagyo Wahyono-FX Supardjo, Bawaslu Kota Surakarta dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Disampaikan Bernad, sidang kode etik DKPP tersebut bersifat terbuka untuk umum yang akan ditayangkan langsung melalui streaming Facebook DKPP dan akun Youtube DKPP
Perkara dugaan pelanggaran KEPP diadukan oleh Adrian Krisman Sarumaha yang hadir dalam sidang secara daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved