Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
JURU kampanye nasional (Jurkamnas) TPN Ganjar-Mahfud, Oktafiandi terus menggenjot kerja-kerja politik dalam rangka memenangkan Ganjar-Mahfud 1 putaran. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) 3 Februari lalu.
Seperti yang rutin dilakukan, pengarahan dan konsolidasi para relawan dilakukan Oktafiandi, melalui Training of Trainer kepada ratusan orang relawan Baraya Kang Okta (BKO) di Desa Sadamantra, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
"Ibu Ketua Umum sudah dengan tegas menyerukan untuk memenangkan Ganjar -Mahfud di Pilpres 2024 satu putaran," kata Oktafiandi, Rabu (7/2).
Baca juga : Sindiran Guntur Soekarnoputra ke Jokowi Bisa Rugikan PDIP
Untuk itu, Caleg DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Barat X ini meminta segenap relawan untuk tetap solid dalam satu komando. Ia menjelaskan, saat ini ada upaya memecah-belah bangsa demi kepentingan politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Bu Mega bilang demikian (ada upaya memecah belah bangsa). Ibu itu mantan Presiden RI, gimana pun beliau pernah jadi Panglima tertinggi di republik ini. Jadi infonya bisa dibilang valid. Apalagi pengalaman membuktikan, cuma beliau satu-satunya Ketum parpol yang bisa menang dua kali Pemilu pasca reformasi," jelasnya.
Kang Okta begitu ia akrab disapa juga menjabarkan makna pukul kentongan yang dilakukan Megawati saat acara di SUGBK. Menurutnya aksi pukul 10 ribu kentongan yang dipimpin Megawati merupakan simbolisasi kewaspadaan yang harus ditingkatkan dan semangat melawan tindakan-tindakan intimidatif yang dilakukan pihak lawan.
Baca juga : Kepuasan Publik 81,8 Persen, Faktor Jokowi Pengaruhi Dinamika Pilpres
"Ibu (Megawati) mengajak kita semua, seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan pemilihan umum 2024 yang demokratis jujur, adil, dan bermartabat. Dalam rangka menjaga Pemilu berjalan demokratis, melawan money politics hingga intimidasi," paparnya.
Menurutnya, seruan Megawati cukup relevan dengan kondisi demokrasi di Tanah Air, yang pada akhir-akhir ini telah mendapat peringatan keras dari berbagai elemen masyarakat, baik itu dari kalangan akademisi, agamawan, dan juga budayawan.
"Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyebarkan, civil society termasuk juga ilmuwan sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia," jelasnya.
Baca juga : Ganjar Tanggapi Santai Pernyataan Jokowi Soal Politik Drama Politik
Maka dari itu, sesuai arahan capres 03, Ganjar Pranowo, Kang Okta berpesan kepada seluruh BKO untuk berani bersuara, dan kawal pemilu agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
"Rakyat bisa menentukan sendiri hasilnya, maka keberanian ini perlu kita dorong terus menerus. Keberanian itu perlu kita angkat, dan itu lah peran Bapak Ibu semuanya. Jangan mundur, lawan segala bentuk intimidasi yang merusak demokrasi," kata Okta membakar semangat relawan BKO.
Kang Okta mengatakan, masyarakat menyambut baik seruan Megawati kemarin. Hal tersebut seolah menambah energi kader akar rumput untuk bergerak dan menjaga TPS dari kecurangan.
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
Sementara itu, caleg DPRD Provinsi Jabar, Ika Siti Rahmatika, menegaskan keberpihakan Ganjar-Mahfud terhadap perempuan.
"Dalam debat capres terakhir kemarin kita lihat komitmen paslon 03 terhadap perempuan. Pak Ganjar dengan tegas memastikan akan merevisi UU Ciptaker untuk memastikan kelompok rentan seperti perempuan bisa mendapat keterampilan sehingga membuka peluang kerja dengan upah yang layak," kata istri mantan Bupati Kuningan Acep Purnama tersebut.
Menurut Ika, jika perempuan sudah mempunyai keterampilan maka tidak tertutup kemungkinan juga bisa menumbuhkan UMKM baru.
Baca juga : Pengamat Ungkap Makna Mega Tak Sebut Nama Jokowi Saat Umumkan Mahfud Cawapres
"UMKM ini biasanya persoalannya modal. Insya Allah nanti akan kita bikin koperasi. Jadi konsepnya membangun UMKM nya gotong royong," jelas Ika
Turut hadir juga dalam ToT tersebut Dede Syarifudin yang juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari PDIP. (Z-8)
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved