Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menilai tidak disebutnya nama Presiden Jokowi dalam sambutan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat mengumumkan cawapres Mahfud MD mengonfirmasi dua hal sekaligus. Pertama, antara Megawati dan Jokowi sudah dipastikan benar-benar pisah jalan. Kedua, hal tersebut menjadi ekspresi penegasan Megawati kepada publik bahwa Megawati lah sesungguhnya King Maker politik dari barisan kaum nasionalis yang mampu merangkul Mahfud MD dari kaum agamis.
"Jadi ada dua makna politik itu. Pertama, Megawati dan Jokowi telah betul-betul berpisah jalan karena kecenderungan arah politik yang berbeda dalam pilpres 2024. Dan kedua, Megawati memperlihatkan kepada publik bahwa Megawati lah yang sesungguhnya King Maker politik dari barisan kaum nasionalis. Dia juga yang mampu merangkul Mahfud MD dari kaum agamis," ungkap Ubedillah Badrun kepada wartawan, Rabu (18/10).
Baca juga: Megawati: Mahfud MD Pendekar Hukum
Dikatakan dia pengumuman Megawati yang menunjuk Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar Pranowo dengan menyampaikan bahwa dirinya percaya diri dan terlihat yakin akan memenangkan kontestasi pemilu 2024 sama halnya ketika menduetkan Jokowi - Maruf Amin pada Pilpres 2019.
"Namun pada saat yang sama secara psikologi politik bisa juga ditafsirkan ada bayang-bayang kekhawatiran dari Megawati dengan pola pasangan nasionalis-agamis itu karena pernah mengalami kekalahan," sambungnya.
Baca juga: Mahfud Mengaku Sudah Surati Jokowi Soal Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Kombinasi itu menurut dia pernah terjadi ketika Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi dari tokoh NU pada Pemilu 2004. Ketika itu Megawati - Hasyim Muzadi harus menerima kekalahan dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
"Di satu sisi ada keyakinan namun di sisi lain ada kekuatiran juga," pungkas Ubedilah.
(Z-9)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved