Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMAKIN dekatnya tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 mendorong berbagai pihak untuk semakin merapatkan barisan demi suksesnya gelaran pesta demokrasi di tahun ini. Salah satunya adalah Bawaslu Jakarta Barat yang menggelar pembinaan dan penguatan Kelembagaan para pengawas tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Barat di Jakarta.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakbar, Priambodo mengatakan pembinaan dan penguatan Kelembagaan tersebut bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan.
"Kami berharap para pengawas di semua tingkatan baik Kota, Kecamatan maupun Kelurahan siap menjalankan tugas dan mensukseskan pemilu yang tinggal menghitung hari," ujar Priambodo di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : Komposisi Anggota Penyelenggara Pemilu Harus Inklusif
Senada dengan itu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Jakbar, Fitriani menekankan kepada seluruh peserta untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pada Pemilu Serentak yang hanya tinggal hitungan hari. Fitri mengimbau kepada semua jajaran Bawaslu Jakbar baik tingkat Kota, Kecamatan sampai pengawas TPS di Kelurahan untuk siap membekali diri, menyiapkan diri dan menjaga soliditas dan koordinasi kepada semua stakeholder.
"Kita berharap para pengawas di Jakarta Barat dalam kondisi siap mental, pemahaman, kesehatan lahir batin sehingga tidak ada kendala berarti seperti pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya. Sehingga dapat melakukan kerja-kerja pengawasan di semua tahapan penyelenggaraan Pemilu," ungkap Fitri.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat, Endang Istianti menjelaskan di tahun ini pihak KPU telah melakukan sejumlah peningkatan dalam upaya meminimalisir resiko bagi para petugas KPPS di pemilu esok. Sejumlah isu maupun hal hal yang pada pemilu sebelumnya menjadi sebuah persoalan maupun perdebatan yang menghambat proses telah disesuaikan pada tahun ini.
Baca juga : Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan
Misalnya saja dalam hal kesehatan petugas KPPS di pemilu sekarang petugasnya diseleksi secara ketat melalui batasan umur dan hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh puskesmas setempat.
“Dalam pemeriksaan kesehatan itu, sifatnya wajib. Kalau dia tidak melewati proses itu, dia tidak dianggap lolos dan dianggap gagal dalam tes kesehatan. Dengan seleksi ini KPU memastikan bahwa orang yang menjadi petugas KPPS itu sehat. Tesnya antara lain gula darah, kolesterol, tekanan darah dan sejumlah pemeriksaan dasar. Tapi dari situ aja kita tersaring cukup banyak orang,” terang Endang.
Selain itu adanya simplifikasi dengan form C Hasil dan penulisan numerik agar dapat terbaca dalam sistem si rekap yang tersistematis diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjalankan tugasnya. Selain si rekap, inovasi lainnya adalah sistematika dalam penggandaan lembar salinan yang dulu menggunakan tulisan tangan kini menggunakan alat pengganda dengan hanya memerlukan tanda tangan basah di setiap lembarnya.
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
“Sebelumnya kelelahan merupakan salah satu penyebab kematian petugas KPPS. Saat itu di Jakarta Barat petugas kami meninggal hingga 12 orang dengan sebab kematian tertinggi serangan jantung, hipertensi dan kelelahan ekstrim yang berdampak ke sesak nafas hingga meninggal,” jelas Endang. (Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved