Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEMAKIN dekatnya tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 mendorong berbagai pihak untuk semakin merapatkan barisan demi suksesnya gelaran pesta demokrasi di tahun ini. Salah satunya adalah Bawaslu Jakarta Barat yang menggelar pembinaan dan penguatan Kelembagaan para pengawas tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Barat di Jakarta.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakbar, Priambodo mengatakan pembinaan dan penguatan Kelembagaan tersebut bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan.
"Kami berharap para pengawas di semua tingkatan baik Kota, Kecamatan maupun Kelurahan siap menjalankan tugas dan mensukseskan pemilu yang tinggal menghitung hari," ujar Priambodo di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : Komposisi Anggota Penyelenggara Pemilu Harus Inklusif
Senada dengan itu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Jakbar, Fitriani menekankan kepada seluruh peserta untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pada Pemilu Serentak yang hanya tinggal hitungan hari. Fitri mengimbau kepada semua jajaran Bawaslu Jakbar baik tingkat Kota, Kecamatan sampai pengawas TPS di Kelurahan untuk siap membekali diri, menyiapkan diri dan menjaga soliditas dan koordinasi kepada semua stakeholder.
"Kita berharap para pengawas di Jakarta Barat dalam kondisi siap mental, pemahaman, kesehatan lahir batin sehingga tidak ada kendala berarti seperti pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya. Sehingga dapat melakukan kerja-kerja pengawasan di semua tahapan penyelenggaraan Pemilu," ungkap Fitri.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat, Endang Istianti menjelaskan di tahun ini pihak KPU telah melakukan sejumlah peningkatan dalam upaya meminimalisir resiko bagi para petugas KPPS di pemilu esok. Sejumlah isu maupun hal hal yang pada pemilu sebelumnya menjadi sebuah persoalan maupun perdebatan yang menghambat proses telah disesuaikan pada tahun ini.
Baca juga : Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan
Misalnya saja dalam hal kesehatan petugas KPPS di pemilu sekarang petugasnya diseleksi secara ketat melalui batasan umur dan hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh puskesmas setempat.
“Dalam pemeriksaan kesehatan itu, sifatnya wajib. Kalau dia tidak melewati proses itu, dia tidak dianggap lolos dan dianggap gagal dalam tes kesehatan. Dengan seleksi ini KPU memastikan bahwa orang yang menjadi petugas KPPS itu sehat. Tesnya antara lain gula darah, kolesterol, tekanan darah dan sejumlah pemeriksaan dasar. Tapi dari situ aja kita tersaring cukup banyak orang,” terang Endang.
Selain itu adanya simplifikasi dengan form C Hasil dan penulisan numerik agar dapat terbaca dalam sistem si rekap yang tersistematis diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjalankan tugasnya. Selain si rekap, inovasi lainnya adalah sistematika dalam penggandaan lembar salinan yang dulu menggunakan tulisan tangan kini menggunakan alat pengganda dengan hanya memerlukan tanda tangan basah di setiap lembarnya.
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
“Sebelumnya kelelahan merupakan salah satu penyebab kematian petugas KPPS. Saat itu di Jakarta Barat petugas kami meninggal hingga 12 orang dengan sebab kematian tertinggi serangan jantung, hipertensi dan kelelahan ekstrim yang berdampak ke sesak nafas hingga meninggal,” jelas Endang. (Z-7)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved