Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Ahli filsafat moral Franz Magnis-Suseno melihat situasi demokrasi di Indonesia sedang mengalami masalah serius. Bahkan, menurutnya, itu sudah di ujung tanduk. Hal tersebut tergambar dari sikap Presiden Joko Widodo yang sudah tidak malu-malu dalam upaya melanggengkan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan pribadi.
"Saya merasa situasi serius bagi Indonesia. Saya merasa ada kemungkinan masa demokrasi, masa reformasi akan berakhir. Itu tidak karena Prabowo Subianto, tetapi karena Preaiden Jokowi dalam lima tahun terkahir mengambil sikap-sikap yang mencemaskan," kata Romo Magnis dalam acara diskusi bertajuk Mencegah Pemimpin Terburuk, Selasa (6/2).
Romo Magnis mengatakan Jokowi sudah tidak malu menodai nilai-nilai demokrasi di Pilpres 2024. Salah satu yang disorot adalah majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden melalui cara-cara yang dianggap melanggar etika.
Baca juga : Presiden Jokowi Dianggap Abai dalam Kasus Pelanggaran HAM
"Akhirnya kelihatan bahwa begitu terbuka, tanpa merasa malu, memajukan kepentingan anaknya sendiri yang masih kelihatan hijau. Ya, mungkin baik tapi saya tidak tahu, saya tidak punya masalah pribadi. Dengan memanipulasi Mahkamah Konstitusi, sebuah manipulasi yang menurut Majelis Kehormatan MK dinyatakan pelanggaran etika yang berat," kata Romo.
Maka itu, dia meminta masyarakat Indonesia tidak memilih calon pemimpin masa depan yang bakal merusak demokrasi nantinya.
"Apakah kita mau meyerahkan nasib bangsa Indonesia di tangan orang yang membuang etika. Yang membedakan manusia dari binatang adalah etika. Itu perlu dipikirkan matang-matang. Itu mengapa saya menganggap situasi sekarang serius," tandasnya. (Z-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved