Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ahli filsafat moral Franz Magnis-Suseno melihat situasi demokrasi di Indonesia sedang mengalami masalah serius. Bahkan, menurutnya, itu sudah di ujung tanduk. Hal tersebut tergambar dari sikap Presiden Joko Widodo yang sudah tidak malu-malu dalam upaya melanggengkan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan pribadi.
"Saya merasa situasi serius bagi Indonesia. Saya merasa ada kemungkinan masa demokrasi, masa reformasi akan berakhir. Itu tidak karena Prabowo Subianto, tetapi karena Preaiden Jokowi dalam lima tahun terkahir mengambil sikap-sikap yang mencemaskan," kata Romo Magnis dalam acara diskusi bertajuk Mencegah Pemimpin Terburuk, Selasa (6/2).
Romo Magnis mengatakan Jokowi sudah tidak malu menodai nilai-nilai demokrasi di Pilpres 2024. Salah satu yang disorot adalah majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden melalui cara-cara yang dianggap melanggar etika.
Baca juga : Presiden Jokowi Dianggap Abai dalam Kasus Pelanggaran HAM
"Akhirnya kelihatan bahwa begitu terbuka, tanpa merasa malu, memajukan kepentingan anaknya sendiri yang masih kelihatan hijau. Ya, mungkin baik tapi saya tidak tahu, saya tidak punya masalah pribadi. Dengan memanipulasi Mahkamah Konstitusi, sebuah manipulasi yang menurut Majelis Kehormatan MK dinyatakan pelanggaran etika yang berat," kata Romo.
Maka itu, dia meminta masyarakat Indonesia tidak memilih calon pemimpin masa depan yang bakal merusak demokrasi nantinya.
"Apakah kita mau meyerahkan nasib bangsa Indonesia di tangan orang yang membuang etika. Yang membedakan manusia dari binatang adalah etika. Itu perlu dipikirkan matang-matang. Itu mengapa saya menganggap situasi sekarang serius," tandasnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved