Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti meningkatnya upaya intimidasi ke perguruan tinggi yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu dianggap sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan kritik kepada pemerintah.
"Upaya intimidasi ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi," kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur kepada wartawan, Selasa, 6 Februari 2024.
Isnur menyebut pengawasan publik adalah hal yang lumrah dan sudah semestinya dibiarkan. Semakin besar intimidasi yang dilakukan pemeritnah, semakin terlihat adanya praktik kecurangan dalam Pilpres 2024.
Baca juga : YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi
"Kritik ini tidak lepas dari keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Jokowi setelah anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dicalonkan sebagai calon wakil presiden," ujar dia.
Isnur mencatat ada lebih dari 30 perguruan tinggi yang menyatakan sikap keprihatinan atas rezim Jokowi. Pernyataan sikap itu diawali dengan Deklarasi Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang menyesalkan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Jokowi.
"Beberapa universitas lainnya juga menyoroti pelanggaran serius terhadap etika kenegaraan dan prinsip demokrasi dalam Pemilu 2024," tandasnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.
RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved