Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti meningkatnya upaya intimidasi ke perguruan tinggi yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu dianggap sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan kritik kepada pemerintah.
"Upaya intimidasi ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi," kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur kepada wartawan, Selasa, 6 Februari 2024.
Isnur menyebut pengawasan publik adalah hal yang lumrah dan sudah semestinya dibiarkan. Semakin besar intimidasi yang dilakukan pemeritnah, semakin terlihat adanya praktik kecurangan dalam Pilpres 2024.
Baca juga : YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi
"Kritik ini tidak lepas dari keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Jokowi setelah anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dicalonkan sebagai calon wakil presiden," ujar dia.
Isnur mencatat ada lebih dari 30 perguruan tinggi yang menyatakan sikap keprihatinan atas rezim Jokowi. Pernyataan sikap itu diawali dengan Deklarasi Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang menyesalkan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Jokowi.
"Beberapa universitas lainnya juga menyoroti pelanggaran serius terhadap etika kenegaraan dan prinsip demokrasi dalam Pemilu 2024," tandasnya. (Z-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
KERJA sama antara Klinik BD dan Klinik GSC berakhir di ranah hukum setelah DJR melaporkan IK atas dugaan perusakan, intimidasi dan pelanggaran kerja sama.
KPK melakukan eskalasi tekanan setelah Febri Diansyah bergabung dalam tim hukum Hasto Kristiyanto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved