Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
SERUAN moral terhadap Presiden Joko Widodo dari kalangan perguruan tinggi terus bergulir. Sivitas Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyerukan agar pemilihan umum (pemilu) 2024 beretika dan berintegritas.
Seruan itu merespons beberapa tindakan yang dianggap melawan hati nurani dan tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etik, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disebut sebagai bantuan presiden, hingga dugaan pengerahan aparatur negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
"Atas krisis etika dan integritas kepemimpinan tersebut, kami ingin menyatakan suara hati nurani kami," kata Guru Besar Theologi STFT Jakarta Ketua Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan, Minggu (4/2).
Baca juga : Rencana Penambahan Bansos Dinilai Tidak Tepat
Ada empat poin yang disampaikan. Pertama, meminta Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil (imparsial), tidak memihak (netral), menegakkan hukum sepenuhnya, menjunjung etika dan integritas serta tidak memanfaatkan lembaga kepresidenan untuk mendukung paslon tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kedua, meminta penghentian penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pencalonan di Pemilu, termasuk politisasi bantuan sosial yang pada dasarnya diambil dari rakyat untuk membantu rakyat yang paling membutuhkan.
Ketiga, mengingatkan semua penyelenggara negara untuk tidak berpihak kepada paslon mana pun selain kepada bangsa dan negara. Pemilu 2024 perlu menjaga keluhuran bangsa dan negara yang beradab, serta mendapat legitimasi dari rakyat.
Baca juga : Istana: Bagi-bagi Bansos tidak Ada Kaitannya dengan Pemilu
"Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda juga bertanggung jawab kepada Tuhan," ucapnya.
Keempat mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan dan menjadi saksi untuk memastikan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendorong untuk memilih calon dan/atau partai yang cakap, cinta akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci kepada suap; yang menjunjung tinggi kebenaran, etika, integritas, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Ia mengatakan, pemilu 2024 akan digelar Rabu, 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari pertama masa Prapaskah dalam tradisi Kekristenan, yang dikenal sebagai Rabu Abu.
Baca juga : Pemilu Jadi Sarana Menghentikan Demokrasi tidak Benar dan Politik Dinasti
Abu yang diusapkan di dahi, terang Binsar, mengingatkan manusia akan kefanaan hidup karena dia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, memanggil semua untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran yang diajarkan-Nya.
"Seruan ini juga adalah panggilan pertobatan untuk kembali ke jalan kebenaran, menuju bangsa yang bermartabat," tukasnya. (Z-5)
Baca juga : MK Izinkan Lingkungan Pendidikan untuk Kampanye Politik. Ini Jawab Kemendibud
Hal tersebut bisa dilakukan melalui program Edutrip untuk mempelajari sistem pendidikan, budaya akademik, dan strategi pengembangan program pendidikan perguruan tinggi di luar negeri.
WARGA binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, menerima bantuan akses pendidikan tinggi berupa beasiswa perguruan tinggi.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul lahir dari sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
Prestasi ini menjadi bukti bahwa ekosistem akademik yang kolaboratif mampu melahirkan capaian kelas dunia.
PERUBAHAN sering bergerak seperti arus di laut dalam; tak tampak di permukaan, tapi cepat dan kuat menentukan arah.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved