Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya tidak menutup diri untuk mengoreksi data pemilih yang ganda untuk Pemilu 2024. Kegandaan itu sebelumnya dilaporkan oleh Migrant Care pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPT LN) New York, Amerika Serikat, dan Johor Bahru, Malaysia.
"Kalau nyatanya ternyata masih ada kegandaan juga kami tidak menutup diri untuk dilakukan koreksi-koreksi supaya menghindari potensi-potensi digunakannya nama-nama itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (2/2).
Dalam menindaklanjuti temuan Migrant Care, Hasyim menyebut pihaknya sudah mencoret 198 nama ganda yang ada dalam DPT LN New York. Pencoretan itu diperlukan untuk menghindari kemungkinan digunakannya lebih dari satu kali nama pemilih menggunakan hak pilihnya. Sebab, salah satu dari nama ganda itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Baca juga : Hoaks Bisa Ganggu Legitimasi Pemilu
Menurut Hasyim, surat suara untuk data ganda yang telah dicoret itu nantinya bakal dialokasikan untuk pemilih lain, termasuk warga negara Indonesia (WNI) dari luar New York yang terkategori daftar pemilih pindahan.
"Yang di Malaysia (Johor Bahru) sedang ditelusuri, kurang lebih metodenya juga akan sama dari DPT itu akan ditelusuri kembali," terang Hasyim.
Dalam proses pemutakhiran DPT, baik dalam maupun luar negeri, Hasyim menegaskan jajaran KPU sudah melakukan tahapan analisis kegandaan. Analisis itu dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan membandingkan pemilih di dalam maupun luar negeri.
Baca juga : Perlu Aturan Khusus Pembagian Bansos saat Pemilu
"Yang namanya data jutaan, itu kalau kelewatan-kelewatan ya saya kira masih wajar," kata Hasyim.
Untuk menghindari potensi pemilih memilih dua kali dengan daftar ganda, Hasyim meminta jajaran KPPS LN untuk mendokumentasikan atau memfoto wajah para pemilih serta menunjukkan identitas seperti paspor.
"Dalam rangka menghindari antisipasi yang hadir bukan orang sebagaimana terdaftar dalam DPT," pungkasnya. (Z-8)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved