Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) membantah mempolitisasi program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Pasalnya, BLT sebesar Rp600 ribu akan cair pada bulan Februari ini, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Oh udah dari dulu (pemberian BLT mitigasi risiko pangan). Ini kan sudah dari September," ujar Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 September 2024.
Presiden Jokowi menjelaskan beberapa alasan pemberian BLT mitigasi risiko pangan. Mulai dari kenaikan harga beras hingga upaya memperkuat daya beli masyarakat.
Baca juga : Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
"BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat," jelasnya.
Oleh karena itu, Presiden memandang saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah. Sehingga, ia mengeluarkan BLT mitigasi risiko pangan.
Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan hingga Maret 2024. Tercatat sebanyak 18,8 juta penerima manfaat.
Baca juga : Giat Berikan Bansos Jelang Pemilu, Presiden Jokowi Sebut Telah Disetujui DPR
BLT ini diberikan sebesar Rp200 ribu. Bantuan tersebut digelontorkan langsung pada Februari sebesar Rp600 ribu.
"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar Rp200 ribu per bulan juga," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Adapun anggaran yang disiapkan untuk BLT mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan hingga Maret sekitar Rp11,25 triliun. Selain itu, pemerintah juga memutuskan menyalurkan program bantuan pangan, berupa bantuan beras sampai Juni sebesar 10 kg.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved