Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) membantah mempolitisasi program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Pasalnya, BLT sebesar Rp600 ribu akan cair pada bulan Februari ini, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Oh udah dari dulu (pemberian BLT mitigasi risiko pangan). Ini kan sudah dari September," ujar Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 September 2024.
Presiden Jokowi menjelaskan beberapa alasan pemberian BLT mitigasi risiko pangan. Mulai dari kenaikan harga beras hingga upaya memperkuat daya beli masyarakat.
Baca juga : Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
"BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat," jelasnya.
Oleh karena itu, Presiden memandang saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah. Sehingga, ia mengeluarkan BLT mitigasi risiko pangan.
Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan hingga Maret 2024. Tercatat sebanyak 18,8 juta penerima manfaat.
Baca juga : Giat Berikan Bansos Jelang Pemilu, Presiden Jokowi Sebut Telah Disetujui DPR
BLT ini diberikan sebesar Rp200 ribu. Bantuan tersebut digelontorkan langsung pada Februari sebesar Rp600 ribu.
"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar Rp200 ribu per bulan juga," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Adapun anggaran yang disiapkan untuk BLT mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan hingga Maret sekitar Rp11,25 triliun. Selain itu, pemerintah juga memutuskan menyalurkan program bantuan pangan, berupa bantuan beras sampai Juni sebesar 10 kg.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved