Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Adlin Pandjaitan mengadu ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai nomor teleponnya dicatut sebagai narahubung di pamflet digital aksi demonstrasi bertajuk ‘Geruduk Istana’.
Ia mengaku dirinya telah dirugikan dan memastikan rencana aksi demonstrasi tersebut merupakan hoaks.
“Saya Adlin Panjaitan mengaku dirugikan terkait gerakan tersebut dan saya pastikan gerakan itu hoaks,” kata Adlin usai membuat laporan di Bareskrim Polri pada Rabu (31/1).
Baca juga : Cara Membuat Link Whatsapp untuk Undangan Grup
Ia menyampaikan, pencatutan nomor teleponnya sebagai narahubung di pamflet digital telah membuat aplikasi WhatsApp di telepon selulernya tak bisa digunakan saat ini.
“Pasalnya di flyer tersebut tercantum kontak pribadi saya mengatasnamakan Aan dan sampai hari ini saya tidak bisa mengakses WhatsApp saya terhitung dari tanggal 29 Januari 2024,” ucapnya.
Ia pun meminta Bareskrim mengusut tuntas pembuat pamflet digital yang berisikan hoaks tersebut. Menurut Adlin, PB PMII pun telah dirugikan dengan pencatutan tersebut.
Baca juga : Cara Backup Whatsapp di Iphone dan Android
“Saya juga tergabung dalam organisasi PB PMII dan kami juga dirugikan secara kelembagaan terkait pencatutan lembaga kami di flyer tersebut,” tuturnya. (Z-7)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
KORPS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PB PMII menggelar Puncak Hari Lahir (Harlah) ke-58 di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta
Pihaknya meyakini bahwa selama semuanya kembali pada nilai tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal, setiap persoalan akan menemukan jalan terbaiknya.
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Kritis tidak sama dengan memecah belah. Sering kali, menurut Luluk, tuduhan memecah persatuan muncul hanya karena ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Ketua Umum KOPRI PMII Wulan Sari menyampaikan PMII harus mampu menjadi mitra kritis dan strategis bagi para pemangku kebijakan di berbagai sektor.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved