Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menerbitkan Surat Keputusan terbaru Nomor 122/2024 yang memajukan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jeddah, Arab Saudi. Pemungutan suara yang sebelumnya bakal digelar pada 10 Februari, dipercepat menjadi 9 Februari. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemajuan itu disebabkan karena masalah ketersediaan gedung.
"Berdasarkan hasil penjelasan dari Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) Jeddah, pemajuan jadwal didasarkan sulitnya mencari tempat untuk metode pemilihan kotak suara keliling (KSK) di Mekkah," ujar Hasyim melalui keterangant ertulis, Selasa (30/1).
Rata-rata, tempat yang tersedia untuk menyelenggarakan KSK ada pada 10 Februari. Karena faktor tenggat waktu itu, PPLN Jedah awalnya memutuskan untuk menggelar hari pemungutan pada Sabtu (10/2) mengingat metode KSK tidak boleh diadakan sesuai metode tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: Kaesang akan Hadir di Debat Kelima Pilpres 2024
"Setelah berkonsultasi dengan para stakeholders, PPLN Jeddah akhirnya mengajukan usulan perubahan tanggal, dari 10 ke 9 Februari. Dengan perubahan tanggal KSK di Mekkah ke 9 Februari, otomatis pelaksanaan TPS di Jeddah dapat diadakan pada tanggal yang sama, sesuai harapan banyak pihak," tuturnya.
PPLN Jeddah, sambungnya, sudah menyampaikan perubahan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 di sana lewat media sosial dan berbagai jejaring sosial masyarakat di sana. Rencananya, PPLN Jeddah akan melakukan pertemuan kembali dengan para pimpinan organisasi masyarakat dalam beberapa hari ke depan.
Baca juga: Viral, Snack Pelantikan KPPS Sleman Disunat. KPU: Kita Usut
Adapun jumlah WNI yang tercatat dalam pemilih tetap (DPT) pada PPLN Jeddah sebanyak 54.479 orang. Selain Jeddah, KPU RI juga mendirikan satu PPLN lainnya di Riyadh. Namun, hari pemungutan suara di Riyadh tetap sama dengan Surat Keputusan sebelumnya, yakni Jumat (9/2). Artinya, Pemilu RI di Arab Saudi serempak digelar di hari yang sama, lima hari lebih awal ketimbang di dalam negeri.
Selain Jeddah dan Riyadh, PPLN lain yang menggelar pemungutan suara pada 9 Februari 2024 adalah Dhaka, Doha, Khartoum, Kota Kuwait, Manama, Muscat, dan Sana'a. (Z-11)
Presiden Donald Trump membentuk Board of Peace untuk perdamaian Gaza. Indonesia, Saudi, hingga Turki resmi bergabung, sementara Putin masih mempertimbangkan.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Melihat gaya bermain Jepang yang mengandalkan penguasaan bola (possession) dan kecepatan transisi, kedua calon lawan ini menawarkan tantangan yang sangat berbeda secara taktikal.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
ARAB Saudi memberi tahu Iran bahwa kerajaan tersebut tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorialnya digunakan untuk menyerang republik Islam itu.
ARAB Saudi memperingatkan sekutunya bahwa serangan militer AS yang tidak efektif terhadap Iran akan menguntungkan rezim Iran dalam menekan aktivitas protes yang terjadi di seluruh negeri.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved