Kawal Pemilu supaya tidak Jadi Alat Pelanggengan Kekuasaan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.

"jangan sampai pemilu terselenggara tapi hanya untuk sekadar basa-basi karena tujuannya melanggengkan kekuasaan," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam diskusi virtual, Minggu (28/1).

Titi melihat gejala dari rencana pelanggengan kekuasaan itu terlihat dari pemaksaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2019 lalu. Ia menilai situasi itu dipaksakan agar pilkada selanjutnya bisa dilakukan berbarengan, di tahun yang sama, dengan pilpres.

"Ini memang didesain secara sistemik untuk tidak terselenggara sesuai prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil," papar dia.

Titi menyebut gejala serupa muncul dalam tahapan Pemilu 2024. Misalnya masa kampanye yang sangat pendek selama 75 hari, pencalonan yang mepet, hingga penyelenggara pemilu yang sangat sibuk.

"Akibatnya, publik tidak fokus dan mudah terkecoh oleh sebaran isu yang terlalu banyak, konsolidasi partai kedodoran, kontrol tidak maksimal, dan penyelenggara sangat permisif pada peserta pemilu," ujar dia.

Ia berharap dengan semakin banyaknya kejanggalan yang terlihat di publik, masyarakat bisa semakin sadar sehingga turut serta mengawal jalannya pesta demokrasi.

"Ini melahirkan kesadaran kewargaan yang autentik untuk menjaga dan mempertahankan kemurnian suara pemilih melalui pengawalan Pemilu 2024," tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika