Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Agung (Kejagung) jadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat dalam kategori tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. Demikian hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
“Kejaksaan Agung masih tetap menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat dengan persentase nilai sebesar 76,2%,” ungkap pendiri Indikator, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (24/1).
Angka tersebut mengalami peningkatan dari survei sebelumnya. Pada hasil survei Oktober, Kejagung memiliki nilai kepercayaan publik 75,1%.
Baca juga: Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Korupsi Jalur Kereta Besitang-Langsa
Tingkat kepercayaan yang terus tumbuh tidak terlepas dari kinerja baik lembaga negara tersebut. Kejagung dianggap sebagai apart penegak hukum yang paling mumpuni dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada pihaknya.
Baca juga: Ini Modus Crazy Rich Surabaya Tilep 1 Ton Emas Antam
“Sebagaimana yang disampaikan Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan, capaian yang diraih harus terus dijaga dan ditingkatkan karena setiap tindakan Insan Adhyaksa adalah wajah Kejaksaan di tengah masyarakat,” ucapnya. (Z-11)
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Tingginya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung ini sebagai refleksi dari keberanian lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar.
Kompolnas memandang sinergi Polri dan masyarakat, khusus dengan komunitas keagamaan, merupakan elemen penting dalam memperkuat keamanan bersifat partisipatif, bukan memaksa.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved