Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebut isu mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju hanya kabar burung. Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan.
"Ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta Pusat, Jumat, (19/1).
Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.
Baca juga : Airlangga Pastikan Sri Mulyani tidak Mundur dari Kabinet
"Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan," jelasnya.
Baca juga : Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Mantan Panglima TNI era 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif. Meski ada beberapa menteri yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai, Ini semuanya bergiat bekerja," pungkasnya.
Sebelumnya ada 15 menteri yang dilaporkan berpotensi mundur. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Faisal menjabarkan, selain tiga orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga dikabarkan akan mundur. Menurut Faisal, mundurnya para menteri itu selain karena arah politik yang berseberangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
Pasalnya, Presiden Jokowi tampak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Selain itu adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka. (Bob/Z-8)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, blak-blakan tidak semua pembantu presiden seirama. Jika begitu, apakah reshuffle tinggal menunggu waktu?
Apa pula yang harus dilakukan Prabowo agar kabinet gemuknya bisa gesit bekerja tanpa gangguan-gangguan yang justru datang dari jajarannya?
Pertaruhan sangat besar kini dihadapi Prabowo dengan kabinet gemuknya? Mampukah dia memenanginya?
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, disebut akan menempati pos Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti dituduh menyalahgunakan jabatan dan kantornya untuk menyelesaikan masalah pribadi.
Perombakan kabinet dikabarkan bakal dilakukan di beberapa kementerian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved