Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebut isu mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju hanya kabar burung. Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan.
"Ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta Pusat, Jumat, (19/1).
Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.
Baca juga : Airlangga Pastikan Sri Mulyani tidak Mundur dari Kabinet
"Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan," jelasnya.
Baca juga : Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Mantan Panglima TNI era 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif. Meski ada beberapa menteri yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai, Ini semuanya bergiat bekerja," pungkasnya.
Sebelumnya ada 15 menteri yang dilaporkan berpotensi mundur. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Faisal menjabarkan, selain tiga orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga dikabarkan akan mundur. Menurut Faisal, mundurnya para menteri itu selain karena arah politik yang berseberangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
Pasalnya, Presiden Jokowi tampak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Selain itu adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka. (Bob/Z-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved