Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat LPS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024.
Dalam sambutannya, Presiden berharap pembangunan kompleks perkantoran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Pasalnya bila LPS sudah memulai, artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi.
"Selain itu, hal ini dapat meningkatkan rasa aman masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Karena LPS segera akan berkantor di IKN. Bank Indonesia, juga akan segera berkantor di IKN. Groundbreaking kantor LPS ini membuktikan kesungguhan komitmen dan kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota negara berkelas dunia," kata Presiden, melalui keterangan yang diterima.
Baca juga : Presiden Joko Widodo Akan Tawari Investasi IKN Saat Bertemu PM Jepang
Kompleks perkantoran LPS bernama Arthadhyaksa, yang bermakna pelindung nasabah, pelindung harta nasabah.
Baca juga : Netizen Keluhkan Susah Sinyal di Kawasan IKN
Pembangunan ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 akan dibangun gedung utama yang merupakan pusat operasi LPS. Tahap kedua, ketiga dan dilanjutkan dengan pembangunan dua gedung lainnya serta fasilitas-fasilitas pendukungnya.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pembangunan Kantor Pusat LPS di IKN, bertujuan untuk mendukung program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah, serta bentuk nyata dari LPS untuk memberikan rasa aman dan rasa tenang melalui program penjaminan bagi nasabah perbankan dan asuransi di seluruh pelosok negeri.
Purbaya memaparkan fungsi utama LPS sebagai pelindung masyarakat melalui program penjaminan simpanan perbankan dan penjaminan polis asuransi, turut memberikan inspirasi bagi kami dalam mengembangkan filosofi Kompleks Perkantoran LPS di IKN dengan nama Arthadyaksa, yang memiliki makna yaitu Artha yang berarti harta atau kekayaan, dan Adhyaksa yang berarti pelindung, yang bila digabungkan menjadi Arthadyaksa yang artinya adalah pelindung harta atau pelindung dana nasabah.
"Filosofi ini sangat relevan dengan fungsi utama LPS dan memberikan semangat tersendiri bagi kami dalam mendirikan kantor LPS di IKN, sekaligus menjadi pembangunan perdana kantor LPS, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa Kantor LPS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kami bangga dapat membangun kantor LPS perdana di Ibu Kota Nusantara," kata Purbaya.
Purbaya optimistis pembangunan Komplek Perkantoran LPS di IKN berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Pembangunan Gedung LPS kami bagi menjadi tiga tahap dimana pada tahap pertama insya Allah akan rampung pada akhir tahun 2024. Sedangkan tahap kedua dan ketiga akan kami selesaikan seiring dengan dengan berkembangnya ekosistem IKN menjadi smart forest city," tutup Purbaya. (Z-8)
Purbaya menyampaikan dirinya ingin memperkuat peran LPS dalam resolusi perbankan dan pengelolaan program penjaminan polis asuransi.
Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, risiko siber telah menjadi ancaman yang semakin kompleks dan nyata bagi organisasi di seluruh dunia.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih memahami literasi keuangan dengan baik.
Ribuan peserta dan penonton dari luar kota dan luar negeri diharapkan ikut menggerakkan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM lokal.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, daya beli masyarakat diperkirakan masih akan rendah di semester I 2025.
Sebanyak 624,67 juta rekening nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Desember 2024.
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved