Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5% diprediksi akan sulit tercapai. Pasalnya, di saat bersamaan, pemerintah menetapkan anggaran belanja produktif untuk periode 2024 lebih rendah ketimbang realisasi di 2023.
Hal itu tercermin dari belanja barang ditetapkan hanya sebesar Rp410,9 triliun atau turun 1,72% dibandingkan serapan di 2023. Kemudian, belanja modal hanya dianggarkan Rp244,4 triliun atau turun 20,47% dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 307,3 triliun.
Terakhir, belanja infrastruktur hanya mendapat porsi Rp 422,7 triliun. Padahal, di tahun sebelumnya realisasi mencapai Rp455,8 triliun, yang artinya turun 7,26%.
Baca juga: Tantangan Ekonomi Indonesia di 2024 Dinilai Lebih Tinggi
"Dengan turunnya anggaran ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun ini tentu akan terasa berat," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus, melalui keterangan tertulis, Senin (15/1).
kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Nico menjelaskan, selama ini, belanja pemerintah berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, pada kuartal kedua 2023, kontribusi belanja pemerintah adalah sebesar 14%.
Baca juga: DBS Perkirakan Pertumbuhan PDB Indonesia 2023 Sebesar 5%
Lalu pada kuartal ketiga 2023, kontribusi belanja pemerintah turun menjadi 5,6% yang secara otomatis menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun, dari 5,17% di kuartal kedua menjadi 4,94% di kuartal ketiga.
Oleh karena itu, berdasarkan analisis Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia, pemerintah perlu melakukan tugas ekstra yang mana ekspor dan investasi perlu ditingkatkan dan tidak cukup apabila hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga ataupun belanja pemerintah.
"Harapan kami dengan adanya IKN dan hilirisasi industri, dapat menopang pertumbuhan perekonomian di tahun ini maupun secara jangka panjang untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Nico. (Z-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved