Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5% diprediksi akan sulit tercapai. Pasalnya, di saat bersamaan, pemerintah menetapkan anggaran belanja produktif untuk periode 2024 lebih rendah ketimbang realisasi di 2023.
Hal itu tercermin dari belanja barang ditetapkan hanya sebesar Rp410,9 triliun atau turun 1,72% dibandingkan serapan di 2023. Kemudian, belanja modal hanya dianggarkan Rp244,4 triliun atau turun 20,47% dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 307,3 triliun.
Terakhir, belanja infrastruktur hanya mendapat porsi Rp 422,7 triliun. Padahal, di tahun sebelumnya realisasi mencapai Rp455,8 triliun, yang artinya turun 7,26%.
Baca juga: Tantangan Ekonomi Indonesia di 2024 Dinilai Lebih Tinggi
"Dengan turunnya anggaran ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun ini tentu akan terasa berat," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus, melalui keterangan tertulis, Senin (15/1).
kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Nico menjelaskan, selama ini, belanja pemerintah berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, pada kuartal kedua 2023, kontribusi belanja pemerintah adalah sebesar 14%.
Baca juga: DBS Perkirakan Pertumbuhan PDB Indonesia 2023 Sebesar 5%
Lalu pada kuartal ketiga 2023, kontribusi belanja pemerintah turun menjadi 5,6% yang secara otomatis menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun, dari 5,17% di kuartal kedua menjadi 4,94% di kuartal ketiga.
Oleh karena itu, berdasarkan analisis Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia, pemerintah perlu melakukan tugas ekstra yang mana ekspor dan investasi perlu ditingkatkan dan tidak cukup apabila hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga ataupun belanja pemerintah.
"Harapan kami dengan adanya IKN dan hilirisasi industri, dapat menopang pertumbuhan perekonomian di tahun ini maupun secara jangka panjang untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Nico. (Z-11)
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Purbaya menjelaskan, defisit tersebut dipicu oleh akselerasi belanja negara yang melampaui realisasi pendapatan negara guna mendukung program-program strategis pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved