Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CITRA calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai sosok gemoy diyakini hanya topeng. Pengamat politik Hendri Satrio menyebut sikap asli Prabowo muncul usai debat calon presiden teranyar.
"Begitu kemudian rakyat menyadari bahwa gemoy adalah hanya citra saja, hanya topeng saja, dan masyarakat bisa melihat aslinya dia sering emosi," kata Hendri saat dihubungi, Jumat, 12 Januari 2024.
Sikap asli itu, kata Hendri, tampak saat Prabowo melanjutkan agenda kampanye ke Pekanbaru, Riau. Kunjungan tersebut dilakukan dua hari setelah debat capres.
Baca juga: Pengamat: Prabowo Sasar Pemilih dengan Literasi Rendah
Di depan para pendukungnya, emosi Prabowo meledak. Hendri menilai Prabowo emosi karena tak terima saat debat ketiga, ada capres lain menyajikan data yang salah tentang dirinya.
Prabowo lalu melontarkan kata ‘goblok’ dan ‘tolol’ menyentil ke capres tersebut. Sambil membeberkan data versinya.
Baca juga: Ditanya Tentang Strategi Menaikkan Rasio Pajak, Prabowo Malah Bahas Kehendak Politik
Di sisi lain, Dosen Universitas Paramadina itu menilai Prabowo terlampau percaya diri menang di Pilpres 2024. Sehingga, membuat dirinya merasa di atas angin.
Menurutnya, Prabowo juga tampaknya ingin sekali menunjukkan siapa dirinya di depan para pendukungnya.
“Karena dia merasa menjadi penguasa ya, dia merasa bisa melakukan apa saja dan mengatakan apa saja. Nah, itu juga menurut saya kenapa kemudian letupan emosi itu sering keluar,” ucap Hendri.
Dia menilai sikap Prabowo penuh risiko, apalagi jika blunder terus menerus. Mantan Danjen Kopassus itu berpotensi kehilangan dukungan.
“Tapi kalau blunder terus bisa saja ditinggalkan oleh pemilihnya dan kalah duluan di putaran pertama,” kata Hendri. (RO/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved