Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti temuan PPATK yang menyebutkan indikasi caleg dan politisi menerima uang triliunan dari luar negeri.
Analis sosial-politik itu pun melihat bahwa persoalan ini cukup serius dan harus segera untuk disikapi dengan bijak karena bisa mengganggu agenda demokrasi dan Pemilu 2024.
"Saat ini momentum politik, pemilu sedang berlangsung, sangat disayangkan jika indikasi temuan PPATK ini mengarah pada tindak pidana korupsi, maka demokrasi di Indonesia yang dipertaruhkan," ujar Herry pada Kamis (11/1).
Baca juga : PPATK Didukung Terus Pelototi Aliran Mencurigakan Pas Pemilu
Lebih lanjut dia membeberkan kondisi yang mengarah pada tindak pidana korupsi juga turut mengganggu pelaksanaan pemilu jika diperhadapkan pada pemeriksaan kasus per kasus.
"Nantinya jika ini benar dan terbukti, pasti menyita waktu, karena kasus per kasus harus diperiksa dan ini kan menyita waktu. Artinya bisa mengganggu penyelenggaraan," kata Herry.
Sehingga menurutnya temuan ini dipelajari dulu dengan baik, dicek dan dipastikan apakah terjadi tindak pidana korupsi dan sejenisnya.
Baca juga : PPATK Temukan Peningkatan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye
"Maka penting dilakukan pengecekan juga, ini kan masuk isu dan asumsi, baru temuan awal belum tentu benar juga, dan baiknya dilakukan lebih intensif setelah Pemilu 2024 berlangsung," ujar Herry.
Di samping itu Herry juga menduga bahwa transaksi ini justru memperlihatkan kepada publik bahwa demokrasi Indonesia bernilai tinggi secara finansial.
"Fenomena ini dapat diterjemahkan oleh publik bahwa memang benar, realitanya demokrasi kita costnya tinggi. Perlu penataan ulang dan bahkan dijadikan autokritik agar kedepannya tidak seperti demikian," pungkas Herry. (RO/Z-7)
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved