Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait 'pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan' sebagai sesuatu yang relevan. Hal itu disebabkan kondisi demokrasi Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan.
"Saya kira pernyataan itu relevan sekali, karena kalau kita cek misalnya sejak periode kedua Pak Jokowi sebenarnya sudah ada warning dari banyak tempat," terangnya di Jakarta, Kamis (11/1).
Halili mengutip beberapa lembaga internasional yang menyebut demokrasi Indonesia mengalami kecacatan, kemunduran (regresi), bahkan putar balik ke arah otoritarianisme.
"Yang serius, kita mengalami putar balik atau mengarah ke otoritarianisme. Itu banyak studi yang memberikan penilaian kualitas demokrasi kita," lanjutnya.
Pernyataan Megawati dinilai sebagai panggilan bangun (wake-up call) atas kondisi demokrasi saat ini ketika kualitas kebebasan sipil berada pada level terendah.
"Karena dia me-recall. Di sisi lain, dia mengajak agar kita semua memberikan perhatian pada situasi demokrasi kita. Jadi dia bukan saja alarm, tapi semacam wake-up call," ujarnya.
Jaga jarak
Sementara itu, Pengamat Politik Dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang penyalahgunaan kekuasaan, relevan dengan kondisi politik sekarang ini.
“Dalam konteks PDIP dan sebagai tokoh, Megawati mengingatkan terkait dengan kekuasaan dan tentu secara implisit relasinya dengan presiden,” kata Aditya hari ini (11/01).
Baca juga: Kampanye Capres-cawapers Wajib Gunakan Bahasa yang Sopan
Hubungan antara Megawati atau PDIP dengan Presiden Jokowi memang tidak harmonis. Adit mengatakan, mereka sedang menjaga jarak'.
“Poinnya menjaga jarak' itu, satu waktu bisa jauh, bisa dekat, tergantung kebutuhan,” Sebut Adit. Dalam politik tidak ada yang abadi. Pernah jadi teman, sekarang bisa jadi ‘lawan’. Namun tidak bisa bercerai.
“Dan tidak boleh bercerai karena ada masa depan dan kebutuhan nanti yang bisa dilanjutkan,” Sebut Adit, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Algoritma.
Memang dalam masa Pilpres, semua lingkaran elite sedang berkompetisi. Maka menjaga jarak itu penting. “Namun ketika pemerintahan baru terbentuk, berusaha mendekat bagi pihak yang kalah pun bisa jadi bahan pertimbangan,” imbuh Adit.
Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak hadir pada acara ulang Tahun PDIP ke-51 di Jakarta. Dia sedang melakukan kunjungan luar negeri. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritiknya kepada penguasa.
“Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi," kata Megawati. Dia mengingatkan perlunya mengedepankan etika. (RO/P-2)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Megawati saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan dua pihak bersama klub terakhirnya, Manisa BBSK
Megawati mengakui bahwa peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara masih menempatkan tim tuan rumah, Thailand, sebagai kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved